GAIA INGIN PERKUAT EKSISTENSI DAN PERAN KOMUNITAS PEMULUNG Oleh Bagong Suyoto Ketua Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)

BEKASI/ CyberNews.my.id ~ Saya dapat informasi sehari sebelumnya dari Abdul Goffar aktivis Greenpeace Indonesia. Katanya, mau ada kawan dari Global Alliance for Incinerator Alternative (GAIA) Asia Pacific akan berkunjung ke Bantargebang. GAIA Asia Pacific berkantor pusat di Malina Pilipina.

Sebelum ke Bantargebang Froilan Grate Direktur GAIA Asia Pacific bersama dua stafnya: Archie Abellar (Petugas Pembangunan Gerakan Regional untuk GAIA Asia Pasifik) dan Sherma Benosa (Petugas Manajemen Pengetahuan GAIA Asia Pasifik) melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia dan diskusi dengan sejumlah komunitas pemulung dan pengelola sampah, misalnya Solo Jawa Tengah, Bandung Jabar, dll.

Kemudian pada 17 Oktober 2025 menjelang sore hari Froi dan stafnya berkunjungan ke Bantargebang didampingi Abdul Goffar aktivis Greenpeace Indonesia bertemu dengan Bagong Suyoto Ketua Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI). Mereka melakukan observasi ke TPA Sumurbatu, dan TPST Bantargebang, berdiskusi dengan Apong Narpan Ketua Komunitas Pemulung Bantargebang Sejahtera (KPBS) di pemukiman pemulung.

Kami menyelusuri jalan menuju bukit atau gunung sampah milik Kota Bekasi, itulah TPA Sumurbatu. Kami menikmati pemandangan indah, melihat hamparan sampah yang begitu luas, ratusan hektar. Tampak sejumlah pemulung mengais sampah sambil menggendong keranjang dan beberapa diantarnya minum kopi sembari beristirahat di gubuk kecil.

Ke arah barat kelihatan banyak truk sampah sedang antri, dan alat-alat berat sedang menata sampah. Itulah gunung-gunung sampah di TPST Bantargebang. Tempat pembuangan sampah terbesar di Asean, yang sudah dikenal masyarakat internasional. Para pakar, aktivis lingkungan lingkungan dan persampahan di dunia nyaris sudah mengetahui atau paling tidak mendengar nama TPST Bantargebang belakangan dinamai UPST Bantargebang. Dulu disebut TPA Bantargebang. Metamorfose nama pembuangan sampah.

Setelah kurang lebih satu jam, kami turun menuju deretan gubuk pemulung. Di sini ada gubuk Apong Narpan sekaligus sebagai markas KPBS. Froi, Archie, Sherma, Goffar, Bagong Suyoto diterima oleh istri Apong dan pemulung lainnya. Kami duduk membicarakan seputar aktivitas dan kehidupan pemulung sambil menum kopi dan kue. Kue pisang itu diberi Froi dari Bandung.

Sekitar 15-20 menit kami dialog di gubuk Apong. Froi minta melihat pengelolaan sampah yang ditangani komunitas/warga, yakni TPS3R Sumurbatu. Kami menuju TPS3R tersebut. Kebetulan ada Ncek Kikim sebagai pengelola sementara TPS3R Sumurbatu, dll. Di sini ada beberapa pekerja yang sedang sibuk memungut dan memilah sampah.

TPS3R Sumurbatu berada dalam naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Jadi, secara resmi milik Pemerintah Kota Bekasi. Dalam pengelolaan harian melibatkan warga sekitar. Fungsinya adalah pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle). Sampah berasal terutama dari pemukiman penduduk, diangkut ke TPS3R, selanjutnya diambil yang bernilai ekonomis dan dipilah serta diolah. Residunya dibuang ke TPA Sumurbatu.

Pada infrastruktur tempat dan bangunan TPS3R Sumurbatu tampak berbagai mesin, yakni mesin pemilah sampah, pencacah sampah plastik, pencacah sampah organik, pengayak kompos kasar, ball press, dll. Mesin-mesin pengolah sampah kapasitas relatif kecil, namun belum semua digunakan.

Sebenarnya, mereka ingin mengetahui komunitas-komunitas pemulung yang kecil dalam mengelola sampah. Peran pemulung, pemilah dan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan sampah aras bawah keberadaannya sangat penting. Mereka harus diberi peluang untuk dapat bekerja denga aman, nyaman, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. GAIA Asia Pacific memposisikan membela mereka agar eksistensi dan perannya kuat.

Mereka ingin mengetahui berapa besar penghasilan pemulung? Penghasilan pemulung sehari sekitar Rp 75-100 ribu. Biasanya dihitung berdasarkan sampah campuran (gabrugan) yang berhasil dipungut. Pemulung mampu mengais 100 kg, 150 kg atau lebih sehari. Harga sampah campuran kisaran Rp 700-800/kg. Pemulung menjual sampah campuran tersebut pada bos atau pelapak, ada yang dua hari sekali, ada seminggu sekali.

Solusi penanganan sampah

Berkaitan dengan solusi permasalahan sampah, bahwan teknologi yang digunakan dengan skema Waste to Energy (WtE) masih menjadi perdebatan di kalangan non-govermental organizations (NGOs), seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Greenpeace Indonesia, Zero Waste Indonesia (ZWI), Global Alliance for GAIA Asia Pacific, dll. Teknologi WtE merupakan teknologi modern canggih, baiya operasional dan maintenance cukup besar. Apalagi dananya diperoleh dari pinjaman luar, nanti akan jadi beban tersendiri.

Selama ini GAIA berkampanye menekankan pada solusi riel dan bukan solusi palsu dalam penanganan sampah. “A campaign to call out international financing institutions (IFIs), governments, and investors to walk the talk by withdrawing support for incinerators and other false solutions to waste management, pollution, and fossil fuel-based energy sources. We demand that finance be shifted to accelerated, just, and transformative solutions”. (GAIA, 2025).

Berikut pandangan dan transformasi yang diinginkan GIAIA Asia Pacific. “Falsely blamed as the source of pollution and the nexus of our plastic crisis, the Asia Pacific region is full of examples that counter this narrative perpetuated by an unjust system of waste trade across countries. GAIA’s work in Asia Pacific is focused on spotlighting and providing support for the many innovative and on-the-ground zero waste solutions. Our work also seeks to remedy the systemic injustices of global waste trade—which depends on the cheap labour and lower standards of environmental protection in developing countries—by stopping waste trade and putting an end to burn technologies such as incinerators exported from countries in the Global North, China, and Japan.”

GAIA Asia Pacific lebih suka pengelolaan sampah ditangani oleh komunitas-komunitas dengan teknologi sederhana, sesuai kemampuan, dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kegiatan tersebut akan menciptakan lapangan kerja dan pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan. Pandangan ini berbeda dengan pandangan pemerintah, yang selalu bekerja dengan proyek-proyek besar dan ambisius, serta bila perlu dengan uang pinjaman dari World Bank, Asian Development Bank, negara-negara maju, dll.

Indonesia dalam menangani permasalahan sampah yang semakin buruk memilih opsi penggunakan WtE, karena keadaan darurat yang harus ditempuh dalam jangka pendek menengah. Bisa juga karena keterdesakan dan kepanikan. Karena sebanyak 336 daerah di Indonesia dalam kedaruratan sampah. Sebanyak 343 unit TPA dari 550 unit TPA dikelola secara open dumping. Ini gambaran resmi yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI.

Hal ini membutuhkan solusi yang komprehensif dan progresif untuk jangka pendek dan menengah. Merupakan persoalan serius dihadapi Indonesia. Berdasar fakta-fakta lapangan dan berbagai masukan kalangan resmi pemerintah, selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden RI No. 109/2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Dalam Prepres RI No. 109/2025 tersebut, Pasal 1 (ayat 5) yang dimaksud Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang selanjutnya disebut PSE adalah pengolahan Sampah dengan mesin dan/atau peralatan yang mampu mengolah Sampah menjadi listrik, bioenergi, bahan bakar minyak terbarukan, produk ikutan lainnya, serta mengurangi volume sampah.

Perpres RI No. 109/2025 lebih popular dengan munculnya proyek Waste to Energy (WtE). Pada 2026 akan dimulai groundbracking di 7 kota. Pada 6 November 2025, Danantara Indonesia akan memulai proses lelang atau tender Proyek Waste to Energy (WtE) dan dimulai di tujuh kota, yakni Bali, Yogyakarta, Bogor Raya, Tangerang Raya, Bekasi Raya dan Medan.

Dalam kontek ini, GAIA, Greenpeace, WALHI, ZWI, dll lebih senang sampah dikelola oleh komunitas-kuminitas bersama sektor informal (pemulung, pengepul, pemilah sampah), sesuai dengan kemampuannya. Dapat menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan income-generating. Teknologi yang digunakan cukup yang sederhana, muda dioperasikan dan berbiaya murah.

Pengelolaan dan pengolahan sampah adalah upaya untuk menyelesaikan masalah secara tuntas. Solusi tuntas dan rieal, bukan solusi semu atau solusi palsu. Bukan solusi yang menimbulkan persoalan di kemudian hari karena teknologi yang digunakan impor, complicated dan biaya operasionalnya mahal. Karena bisa-bisa proyek pengolahan sampah itu tidak berkelanjutan karena beban operasional dan maintenance-nya sangat mahal. Juga membutuhkan konsultan asing yang gaji dan tunjangannya sangat mahal, mungkin satu konsultan asing itu gaji dan tunjangannya bisa untuk membayar 30-40 pekerja lokal.

TP3R merana dan stagnan
Sejak kunjungan itu TPS3R Sumurbatu pergerakannya berhenti, aktivitasnya relatif mati. TPS3R Sumurbatu setelah sampah dibersihkan selama beberapa hari oleh puluhan staf UPTD Kebersihan atas perintas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, kemudian TPS3R itu digembok, sementara tanah urugan dibiarkan berserakan dan mesin-mesin merana karena sejak dipasang tidak pernah dioperasikan.

Sayang sekali nasib TPS3R Sumurbatu, menyusul 17 TPS3R di seluruh wilayah Kota Bekasi yang duluan mati. Apa masalahnya?

Pada tingkat sumber pun didirikan sebanyak 18 TPS3R di seluruh Kota Bekasi. Sayangnya, tidak ada satu pun TPS3R yang hidup. Perkecualian ada satu, TPS3R Sumurbatu masih hidup tetapi sudah tak berdaya, dan terus mati pada awal Desember 2025. Dapat dikatakan, praktis semua TPS3R di Kota Bekasi mati total. (inijabar.com dan beritasatu.com, 28/12/2025)

Sungguh ironis, kita berteriak-teriak ingin menggalakkan bank sampah dan TPS3R, namun faktanya hanya sebuah kegagalan dan mimpi buruk?! Pemerintah Kota Bekasi, terutama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi belum sepenuhnya mendukung dan menfasilitasi bank sampah dan TPS3R, benarkah? Ini menjadi refleksi serius di akhir 2025 dan awal 2026. Semua sudah dibantu mulai dari pembangunan infrastruktur, teknologi, dana operasionalnya dari proyek Bandek (bantuan DKI), tetapi kok mati, apa penyebabnya? (inijabar.com dan beritasatu.com, 28/12/2025).

Tampaknya tidak ada kemauan menghidupkan kelembagaan tingkat komunitas dalam menyelesaikan persoalan sampah. Padahal pengelola sampah dari hulu ke hilir berjalan saling mendukung itu yang diperlukan dan harus tersistem. Pemkot Bekasi masih bertumpu pada proyek besar yang nilanya ratusan miliar hingga triliunan rupiah, dengan teknologi yang mahal dan complicated. Selalu berdalih ikut skema proyek WtE. Kita tunggu realitas dan perkembangannya, apakah teknologi WtE mampu menyelesaikan persoalan sampah secara tuntas.Rabu 7/1/2026.(Red)