Cybernews.my.id//Kota Bekasi ___ Kebijakan ekonomi nasional kembali menjadi perhatian publik setelah kelompok serikat buruh secara resmi mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Usulan ini mengemuka bersamaan dengan penataan rotasi pejabat di lingkungan otoritas perpajakan serta pengawasan ketat terhadap efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
*Dorongan Kenaikan UMP 2027*
Besaran usulan kenaikan UMP sebesar 7,5%–9,5% dinilai serikat pekerja sebagai angka yang realistis untuk menjaga daya beli buruh dari tekanan inflasi kebutuhan pokok.
-Daya Beli Pekerja
Penyesuaian upah diharapkan mampu menutupi peningkatannya biaya hidup riil di pusat-pusat industri.
-Sikap Dunia Usaha
Para pelaku industri mendorong agar penetapan UMP tetap mengacu pada formula regulasi resmi guna menjaga kepastian iklim investasi.
*Kebijakan Pajak dan Pengelolaan APBN*
Di ranah fiskal, pemerintah terus memperkuat efisiensi birokrasi melalui perombakan dan rotasi jabatan di instansi perpajakan demi mengoptimalkan penerimaan negara.
•Rotasi Pejabat Pajak
Menyegarkan struktur organisasi, meningkatkan integritas, serta mengejar target penerimaan pajak.
•Pengelolaan APBN
Menjaga disiplin belanja negara agar defisit fiskal tetap terkendali sesuai batas undang-undang.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan tenaga kerja dan stabilitas ekonomi makro nasional.(Red) Kamis (17/9/2026)
