CYBERNEWS.MY.ID,BEKASI _____ Isu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sudah digaungkan sejak 1970-an. Tulisan ini bagian dari materi yang disampaikan dalam Dialog Kebijakan: “Memperkuat Tata Kelola Persampahan di Jakarta Berbasis Data dan Partisipasi Publik” di Erian Hotel, Jakarta, 28 Oktober 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh LP3ES bersama WALHI Jakarta. Dalam konteks kebijakan dan pembangunan, istilah partisipasi begitu sangat populer di dunia.
Pembiacara diskusi diantaranya: Iqbal Fauzi dari LP3ES, Aminullah Direktur Eksekutif Walhi Jakarta dan Toris dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dan penanggap Bagong Suyoto pengurus Sahabat Persada Alam (SPA) sekaligus Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas). Erwan Halil Direktur Program Penelitian LP3ES sebagi penanggung jawab diskusi.
Kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia dan Jakarta masa lalu menekankan aspek-aspek bersifat pisik dan proyek semata. Baik institusi level pusat maupun daerah berkutat pada penyediaan bak, gerobak, truk sampah, alat-alat berat, pembangunan TPA, dst. Mereka bergerak dengan pendekatan kuno sistem kumpul – angkut – buang. Semua sampah diarahkan ke TPA. Sementara TPA dikelola dengan sistem open-dumping.
Masalah berpindah dan berakumulasi di TPA. Pencemaran lingkungan tak terkendali, ancaman penyakit mengganas, konflik vertikal dan horizontal meluas, berkembangnya premanisme dan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dll. Urusan sampah tambah kompleks dan ruwet (Bagong Suyoto, 2008).
Penanganan sampah yang bertumpu pada aspek-aspek pisik itu tergambar dalam laporan studi International Environmental Planning Center (INTEP) The Department of Urban Engineering, University of Tokyo, JICA dan Departemen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum tentang Solid Waste Management: The History, Improvement and Future Strategy (1995). Studi itu memilah penanganan sampah sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, beberapa Repelita (I – V). Apa yang terjadi pada pengalaman masa lalu itu terus berlanjut hingga sekarang (Bagong Suyoto, 2005).
Pengelolaan sampah kota berjalan sesuai dengan prosedur birokrasinya sendiri, menganggap itu pekerjaannya sendiri. Pendekatan proyek diarahkan untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan anggaran, manajemen tertutup, bukan untuk menyelesaikan persoalan sampah secara terpadu dan tuntas.
Pemerintah berperan sebagai pengelola sampah kota berperan sebagai regulator, operator, dan sekaligus pengawas. Tiga kewenangan rangkap saling tumpang tindih. Satu dinas atau sub-dinas bergerak pada tiga kewenangan. Oleh karena itu jika terjadi persoalan dilakukan kompromi-kompromi yang tidak menyentuh pada akar persoalan. Oleh karena itu sulit mengukur kinerjanya (Bagong Suyoto, 2005).
Dalam konstalasi kewenangan tumpang tindih, maka sulit melakukan penegakan hukum (law enforcement). Tidak mungkin menjatuhkan hukuman bagi tubuhnya sendiri meskin ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran serius baik pada level policy maupun lapangan. Tindak menghukum dirinya sendiri sangatlah tidak mungkin dilakukan karena akan menyakiti dan membuat noda pada dirinya sendiri. Sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan pemerintah.
Pendekatan masa lalu mengabaikan partisipasi berbagai stakeholder, sentuhan sosio kultur, kearifan lokal dan kemanusiaan. Dengan kata lain pendekatan yang tidak pro-rakyat, pro-kemanusiaan dan pro-lingkungan hidup.
Pada intinya paradigma masa lalu terlalu menyelepekan persoalan sampah, karena dianggap sederhana, teknis dan merupakan efek dari perkembangan suatu kota semata. Sehingga tidak perlu dipikirkan secara serius dan profesional. Sampah dipandang sebelah mata oleh para pengambil kebijakan, mereka lebih tertarik pada sektor-sektor yang lebih menjanjikan seperti sektor komersial dan industri.
Ruang untuk pengelolaan sampah dan TPA tidak disediakan. Setelah kondisinya darurat barulah beramai-ramai memikirkan sampah. Kasus tragedi darurat sampah DKI, Bandung lautan sampah diprediksikan kemungkinan besar terjadi di metropolitan dan kota besar lainnya.
Selama ini pemerintah, DRPRI/DPRD, masyarakat, pemulung, pelapak, dan sektor informal menjalankan aktivitasnya sendiri-sendiri. Sementara pemerintah dengan kebijakannya juga berjalan sendiri-sendiri. Keberadaan berbagai stakeholder harus dilibatkan dalam penanganan sampah kota, khususnya dalam implementasi 3R.
Bagong Suyoto (2005) menyebutkan beberapa kelemahan perencanaan dan implementasi pengelolaan sampah, yaitu: (1) Pemahaman pengelolaan sampah sebatas proyek; (2) Terbatasnya dukungan warga sekitar; (3) Tidak adanya payung hukum secara nasional, meskpun ada tidak dijalankan secara tegas dan konsisten; (4) Lemahnya penegakkan hukum; (5) Lemahnya dukungan keuangan dan pasar daur ulang; (6) Tidak ada insentif dan lemahnya dukungan infrastruktur dan teknologi; (7) Tidak ada otoritas yang berpamen dan berkuasa.
Partisipasi Masyarakat
International Source Book on Environmentally Sound Technologies for Municipal Solid Waste Management compiled by UNEP International Environmental Technology Centre (IETC) and Harvard Institute for International Development (HIID) co-funded by UNEP IETC and Human Health and Well-Being Unit (HHWB), Osaka/Shiga (1996: 3-4) mengeluarkan suatu panduan untuk pengelolaan sampah kota secara terpadu, dapat dijadikan rujukan.
Stakeholders seharusnya berpartisipasi pengelolaan sampah, yaitu: (1) Public health and sanitation departments; (2) Public works departments; (3) Natural resource management agencies; (4) National or state/provincial environmental ministries; (5) Municipal governments; (6) Regional governments; (7) Private sector companies (8) Residential waste generators; (9) Business waste generators (10) Informal sector workers and enterprises; (11) Non-governmental organizations; (12) Community-based organizations (13) The poor and residents of marginal and squatter areas; and (14) Women.
Dalam pengelolaan sampah kota bila hanya mengandalkan pada peran dinas dan sub-dinas kebersihan kota/kabupaten tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang sedemikian berat belakangan ini. Tentu harus ada partisipasi semua pihak, termasuk kaum perempuan, pemulung, pelapak. Melibatkan berbagai kalangan dalam pengelolaan sampah kota mulai dari design perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi memiliki makna yang sangat dalam dan berarti.
Dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai suatu partisipasi. Sedangkan pelibatan masyarakat setelah design/proposal sudah jadi dapat dimaknai sebagai rekayasa dangkal, atau sekadar mobilisasi massif. Mobilisasi ini mewarnai berbagai pembangunan ketika zaman Orde Baru ketika berkuasa, dimana pemerintah lebih menekankan perumusan kebijakan pembangunan dari atas (top down planning). Pendekatan ini sekarang sudah banyak ditinggalkan karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman.
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah kota dan TPA/TPST merupakan pilar sangat penting. Istilah dan substansi partisipasi disebutkan dalam UU No. 18/2008 dan perlu dijabarkan lebih rinci dalam PP, Perda, dll. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pengelolaan sampah, selain itu ada faktor hukum, kelembagaan, anggaran, dan teknologi. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga dan komunitas harus dijadikan basis gerakan olah sampah.
Lima aspek dalam pengelolaan sampah itu sejak tahun 1980-an sudah diperkenalkan secara luas di kota-kota metropolitan dan besar di Asia dan dunia. Semestinya tidak ada yang aneh, dan Indonesia telah memiliki bekal yang memadai dalam menangani sampah kota. Sayangnya, konsep, pendekatan dan strategi yang didengungkan oleh PBB tidak dilaksanakan dengan baik.
Selama ini tidak dikenal istilah partisipasi itu, yang ada hanya mobilisasi massif. Proses partisipasi itu mencerminkan proses utuh, mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, review berkala/evaluasi. Partisipasi masyarakat tidak dapat hanya dipahami secara dangkal, dalam bahasa top-down adalah mobilisai. ”Sound practice in waste management system necessities clear delineation of jurisdiction and responsibility, with all stakeholders participating in system design, and with those affecticed, at every level, aware of lines of accountability”.
Masyarakat juga berhak tahu atas informasi pengelolaan sampah dan anggaran yang digunakan secara akurat. Hanya atau jika ada tragedi atau bencana sampah lonsgor atau banjir sampah barulah masyarakat dilibatkan dalam menangani sampah. Ini bagian dari politik sampah!
Sejak tahun 1980-an aspek-aspek tersebut telah dibahas dan diperkenalkan secara luas. United Nations Centre for Regional Development (UNCRD) menyelenggarakan seminar Menuju Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan Negara-negara Asia. Pertama, September 1980 di Beijing, Cina, membahas masalah isu pengelolaan sampah sejalan dengan proses urbanisasi yang cepat, kendala dan peluang penanganan sampah, pengembangan sumberdaya manusia, dan sikap masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kedua, Oktober 1989 di Kitakyushu Jepang, membahas kebijakan pengelolaan sampah kota metropolitan sebagai bagian dari pembangunan kota, peran pemerintah dan non-pemerintah, peran pemerintah lokal dan peran serta masyarakat.
Seminar ketiga diselenggarakan di Bandung pada 4-8 Februari 1991 bekerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum (International Group Seminar on Policy Responses Towards Improving Solid Waste Management in Asian Metropolies), membahas aspek ekonomi, pembiayaan, dalam konteks administrasi pemerintah kota, institusi baik pemerintah maupun non-pemerintah, peran serta masyarakat, sikap masyarakat, pendidikan dan penyuluhan dalam pengelolaan sampah kota-kota metropolitan negara-negara Asia, seperti Tokyo, Nagoya, Seoul, New Delhi, Manila, Kuala Lumpur, Jakarta dan kota-kota lain, seperti Surabaya, Bandung, dan Kitakyushu.
Seminar di Bandung itu berpijak pada tujuh butir Deklarasi Kitakyushu (Harian Jayakarta, 26/2/1991). Pertama, sistem pengolahan sampah perkotaan harus dibangun fleksibel untuk mengakomodasikan atau mengatasi kondisi sosio-ekonomi lokal di kota-kota negara Asia yang berkembang sangat pesat. Kedua, pengelolaan sampah perkotaan yang merupakan suatu pelayanan penting harus diperluas ke masyarakat berpenghasilan rendah, pemukiman yang tidak teratur, memperhatikan keterjangkauan (affordability) dan subsidi silang. Ketiga, pengelolaan sampah perkotaan harus efesien dan efektif, sistematis dan merupakan penjabaran dari kebijakan nasional.
Selanjutnya, Keempat, pemerintah harus memperhatikan efek pengembalian biaya (cost recovery). Kelima, pemerintah harus mempromosikan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan melaksanakan program yang berkelanjutan antara lain melalui penyediaan fasilitas dan pendidikan masyarakat dalam pengelolaan sampah, proteksi lingkungan, kesehatan masyarakat, pengurangan timbulan sampah, dan pemasyarakatan daur ulang. Keenam, peran serta swsata dan sektor informal perlu ditingkatkan khususnya dalam daur ulang sampah. Ketujuh, kerjasama teknis pengelolaan sampah perlu dilakukan di antara kota-kota metropolitan Asia.
Manajemen Kelola Sampah
Untuk mencapainya diperlukan rencana kerja (action plan), proses, keseriusan, kepeloporan, dan ketauladanan para tokoh dan petinggi daerah. Sejalan dengan otonomi daerah dan culture lokal, maka peran ketauladanan lebih efektif bila Walikota/Bupati di tingkat daerah memegang komando dan dapat mengambil keputusan cepat, selanjutnya diikuti oleh seluruh jajarannya dalam mengembangkan gerakan olah sampah sistem 3R. Peran Walikota/Bupati merupakan kunci sukses.
Guna meningkatkan partisipasi masyarakat harus ada rekayasa sosial dan intervensi Pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota secara progresif. Dalam pengertian, partisipasi harus diatur sedemikian rupa dan rinci dalam Perda seperti diamanatkan UU No. 18/2008, namun tetap menjaga kearifan lokal.
Sejumlah pihak mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang tidak peduli terhadap sampahnya sendiri. Maka perlu dipelajari akar masalahnya.
Berdasar pengalaman, bahwa, pertama, pemerintah dan pengelola sampah menerapkan manajemen tertutup. Kedua, persoalan sampah dianggap sebagai persoalan sendiri atau hanya urusan birokrasi. Ketiga, sampah dijadikan komoditas politis dan proyek semata. Keempat, penanganan sampah hanya dilihat dari aspek pisik semata, parsial dan mengabaikan aspek sosial budaya. Kelima, setelah terjadi masalah barulah masyarakat diajak bicara. Sehingga muncul berbagai kritik, protes, demo massif, resistensi sampai aksi penutupan TPA/TPST.
Pada era baru sekarang ini pengelolaan sampah pada level sumber hingga TPA/TPST selayaknya semakin modern dan profesional, integrated, ramah lingkungan dengan teknologi tepat guna, biaya terjangkau dan melibatkan warga atau komunitas sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Rabu (29/10/2026)
-Red-
