CYBERNEWS.MY.ID,BEKASI ____ Warga baru saja mendengar infromasi perpanjangan lima tahun kedepan (2026-2031) kerjasama pengelolaan TPST Bantargebang antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi. Dengam imbalan uang kompensasi Rp 362 miliar.
Kompensasi yang sangat kecil tak sebandingan dengan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ancaman kesehatan. Setiap detik, menit warga menghirup gas-gas “beracun”. Masa depan warga kian suram!
Dana kompensasi 2027 turun, meskipun demikian bikin senang Walikota Bekasi dan jajarannya serta legilatif pendukungnya. Sayang, uang bau untuk warga tersendat-sendat, bahkan hingga empat bulan uang bau belum cari. Katanya, awal November 2026 akan cair?
Perpanjangan pemanfaatan TPST Bantargebang itu tanpa melibatkan partisipasi masyarakat sekitar. Apa itu maknanya? Ada sesuai yang disembunyikan oleh Walikota Bekasi.
Cara seperti suatu gambaran model dan perilaku pemerintah daerah yang abai terhadap partisipasi masyarakat. Boleh dibilang, mengindikasikan tata pemerintah daerah yang buruk. Warga sekitar TPST Bantargebang adalah penentu utama keberlanjutan dan masa depan lingkungan hidup di sini.
Ketika akhir 2001 warga sekitar melakukan protes, demontrasi terhadap pengelolaan sampah yang buruk, pencemaran merajalela, ancaman penyakit sangat serius, pemerintah tidak peduli. Warga berjuang sendirian, buntut dari protes itu sebanyak 26 warga dikandangkan di Polres Bekasi dan Polda Metrojaya.
Akhirnya, Gubernur DKI Jakarta memberikan uang kompensasi Rp 22 miliar untuk tahun anggaran 2002 dan 2003. Itulah pertama kali warga mendengar adanya kompensasi yang disampaikan Gubernur Sutiyoso ke publik pada awal akhir 2001.
Dus, uang kompensasi itu merupakan hasil perjuangan murni warga. Dalam perjalanan uang bau diterima warga secara langsung, selain itu ada dana yang diberikan untuk pembangunan pisik, sosial keagamaan yang dikelola Pemkot Bekasi dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di empat kelurahan; Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik, Sumurbatu dan Banratgebang).
Wilayah Beberapa RT Hilang
Warga terdampak pembuangan sampah Jakarta membicarakan mengenai masa depan mereka, yang terdiri dari generasi muda. Puluhan orang berkumpul di Makam Mbah Raden Kebluk Kelurahan Sumurbatu dalam rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026. Kegiatan dimulai pukul 15.00 hingga 18.00 WIB. Kegiatan tersebut diinisiasi Prabu Peduli Lingkungan bersama tokoh, warga Sumurbatu, aktivis lingkungan dan jurnalis.
Dalam pertemuan itu saya diminta menjadi salah satu nara sumber. Saya menceritakan masa lalu, yang sedang terjadi dan kemungkinan masa depan akibat adanya pembuangan sampah di wilayah ini. Kondisi TPST Bantargebang sudah overload, sangat kritis. Demikian pula kondisi TPA Sumurbatu lebih parah.
Kedua pembuangan sampah itu merupakan gambaran dan simbol kegagalan sistemik pengelolaan sampah. Kegagalan dan krisis seperti ini melanda ratusan TPA di seluruh Indonesia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak serius menangani sampah, hanya bisa menumpuk dan menumpuk menjadi gunung-gunung sampah. Para pakar, bahkan orang awam menyebutkan metode open dumping. TPST Bantargebang dikelola dengan metode open dumping. Dampaknya sangat serius terhadap pencemaran udara, tanah dan air. Leachate-nya sebagian besar mengalir ke Kali Ciketing dan Kali Asem.
Leachate bercampur sampah, limbah pabrik dan limbah domestik masuk Kali Ciketing, Kali Asem, Kali Pedurenan, Perumahan BTR, Niagara, Mutiara Gading, Teluk Jambe, Kali Bekasi, Kali CBL, Muargembong dan Laut Jawa. Beberapa hari lalu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) bersama Bupati Bekasi meninjau sampah yang menumpuk di Kali Jambe. KDM minta agar tumpukan sampah tersebut segera dibersihkan.
Persoalan yang dihadapi TPST tiap tahun makin banyak, tetapi penanganan masalahnya tidak pernah tuntas. Juga, warga sekitar tidak dilibatkan dalam penanganan persoalan tersebut. Boleh dibilang, pengelola TPS Bantargebang abai terhadap partisipasi masyarakat.
Kondisi pecemaran lingkungan semakin parah, sampah sudah mengepung sebagian wilayah kelurahan Sumurbatu dan pemakaman Mbah Raden Kebluk. Jika tidak yang melindungi dan menjaganya lambat laun pemakaman perintis Kelurahan Sumurbatu itu akan teurug sampah, terutama sampah dari TPST Bantargebang.
Selain itu, TPA open dumping, sampahnya tidak diolah butuh perluasan lahan setiap 3-5 tahun. Puluhan hingga ratusan hektar lahan yang disediakan tidak akan cukup. Perluasan lahan menimbulkan masalah baru. Penduduk kampung secara perlahan akan terusir dari kampung halamannya. Mereka akan digeser dari kampung kelahiran, mungkin di pekarangan itu ada pemakaman orang tua atau anaknya. Bisa juga hilangkan kearifan lokal dan sejarah masa kecilnya.
Kenangannya hilang. Tiga RT di wilayah RW 03 Kelurahan Sumurbatu, yakni RT 01, 03, 04 sebagian wilayahnya dikonversi akibat perluasan TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu. Ada wilayah RT yang tergusur akibat perluasan TPA/TPST, dan proyek pembangunan pengolahan sampah, seperti RDF TPST Bantargebang. Juga ada pengadaan lahan untuk pembangunan proyek Waste to Energy (WtE).
Generasi muda (generasi millennial dan Gen Z) Sumurbatu dan sekitar TPST Bantargebang harus peduli terhadap keberlanjutan lingkungan, kearifan lokal, kesehatan, harapan hidup dan hak-haknya terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Tetapi, tampaknya pemahaman terhadap konteks tersebut belum mendalam, dan ada tahu hanya permukaan, ada yang belum memahami dan ada yang kurang peduli.
Mereka perlu diajak bicara tentang lingkungan hidup, kesehatan, hak azasi manusia, pendidikan dan peroslan sosial ekonomi. Kita perlu melakukan advokasi berkelanjutan di wilayah TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu.
Advokasi Berkelanjutan
Teori, pendekatan dan strategi advokasi dalam digunakan untuk melakukan pendampingan masyarakat atau komunitas korban pencemaran lingkungan, misal pencemaran akibat sampah, pengambilan ruang pencarian nafkah, perusakan hutan, pengambil-alihan lahan, dan sebagainya. Sekarang istilah advokasi digunakan berbagai entitas, baik NGOs, masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah. Mereka semakin suka menggunakan terma tersebut.
Perlu dipahami secara sederhana filofosi kerja-kerja advokasi. Tujuan utama advokasi adalah menciptakan organisasi lokal yang handal dan kepemimpinan yang tangguh, berintegritas dan mempunyai militansi. Untuk mencetak organisasi dan kepemimpinan lokal tersebut perlu menempuh alur advokasi dalam kurun waktu cukup panjang.
’Advokasi’ sudah menjadi suatu kosa kata baku dalam kamus organisasi-organisasi non pemerintah (ORNOP) di Indonesia, bahkan di dunia, terutama selama lebih dari satu dasawarsa terakhir, Namun, berbagai ORNOP yang mengaku melakukan kegiatan advokasi juga memiliki berbagai pengertian yang beragam tentang apa yang mereka maksud sebagai ’advokasi’ itu sendiri.
Malah, pernah cukup lama ORNOP di Indonesia mengartikannya semata-mata sebagai kegiatan pembelaan kasus atau beracara di peradilan (litigasi). Mungkin karena terpengaruh oleh padanan katanya dari bahasa Belanda: advocat, advocateur, yang tiada lain memang berarti pengacara hukum, pembelaan atau peguam. (Roem Topatimasang, Mansour Fakih dan Toto Raharjo, (Penyunting), Mengubah Kebijakan Publik, 2007).
Padahal, jika kita mengadopsi kata ’advokasi’ itu dari bahasa Inggris, maka advocate tidak hanya berarti ’membela’ (to defend), tetapi juga bisa berarti ’memajukan’ atau ’mengemukakan’ (to promote) yang, dengan kata lain, juga berarti berusaha ’menciptakan’ (to create) yang baru, yang belum ada (lihat, antara lain, The Heritage Dictionary of Current English, Oxford, 1959). Dengan kata lain, juga berarti melakukan ’perubahan” (to change) secara terorganisir dan sistematis (Richard Holloway, Establishing and Running An Advocacy NGO: A Hambook, PACT, Lusaka, 1999).
Kata ’advokasi’ pada era rezim otoriter Orde Baru pernah menjadi kata yang menakutkan, kata yang paling diwaspadai oleh para penguasa militer kala itu. Advokasi selalu diartikan sebagai usaha makar kaum dan kalangan anti kemapanan untuk merongrong pemerintah yang sah. Oleh karena itu, rezim militeristik Orde Baru menjadi sangat tidak toleran terhadap usaha advokasi.
Mereka merasa terhina jiga ada Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP) berhasil memulai advokasi, meskipun hasilnya tidak jelas. Wajar jika sebagaian besar kalangan aktivis ORNOP waktu itu diam-diam juga percaya bahwa advokasi adalah kegiatan ilegal dan berbahaya. Akibatnya sebagian besar dari mereka menjadi sangat ketakutan beraliansi dengan organisasi-organisasi yang melakukannya, berusaha sedemikian rupa berkelit dan menolak mengintegrasikan progran-program mereka ke dalam suatu jaringan kerja advokasi.(idem).
Sementara itu, pada sisi lain, yang lebih menggelikan adalah kalangan aktivis ORNOP yang berani melakukan advokasi, diam-diam juga mulai percaya bahwa memang suatu aktivitas yang berbahaya dan melawan hukum resmi yang totaliter. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa kegiatan advokasi adalah suatu yang heroik, penuh tantangan dan diperlukan sikap radikal untuk melakukannya. Maka, advokasi di kalangan ORNOP menjadi kata yang berkonotasi penuh semangat perlawanan, semangat perubahan revolusioner dan semangat-semangat lain semacam itu.
Di Indonesia, pernah pula kuat sekali pemahaman bahwa advokasi merupakan pekerjaan para pengacara dan umumnya hanya berkaitan dengan praktek pembelaan oleh para praktisi hukum di mahkamah peradilan. Lantas, lahirlah pengertian advokasi yang amat sempit sebagai kegiatan beracara di peradilan (litigasi). Advokasi pun dianggap sebagai urusan dan monopoli organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktek hukum.
Tetapi, betulkah advokasi adalah sarana untuk perubahan mendasar atau radikal, yang secara revolusioner membongkar sistem dan struktur sosial ekonomi dan politik secara cepat? Advokasi memang telah terbukti membawa hasil untukmendesakkan perubahan-perubahan kebijakan publik dengan dampak yang luas pada kehidupan masyarakat.
Advokasi, seperti halnya media atau cara lainnya yang digunakan dalam rangka memcapai suatu tujuan tertentu, tidaklah seseram atau sehebat yang sering dibayangkan oleh banyak pelakukanya selama ini. Advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (incremental).
Penghijauan dan Melestarikan Makam
Pada akhir dialog warga tersebut, mereka melakukan penanaman sejumlah pohon. Kegiatan ini bagian dari aktivitas penghijauan berkesinambungan. Juga, sebagai upaya melestarikan makam Mbah Raden Kebluk. Makam tersebut pun harus diturap dan dipagar keliling agar tidak terurug longsoran sampah.
Berbarengan dengan upaya pengolahan sampah. Pemprov DKI Jakarta bersama Pemkot Bekasi harus melakukan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup. Setiap tahun pengelola TPST melakukan perbaikan lingkungan terutama di dalam otoritas TPST.
Sedang di luar itu, seperti perbaikan tanggul sungai, pembuatan sumur pantau, penghijauan, pembangunan sumur dalam dan distribusinya, dll dikelola oleh SKPD/dinas-dinas dalam kewenangan Pemkot Bekasi. Juga, berbagai bantuan DKI, disebut Bandek disalurkan ke kas Pemkot Bekasi sebagai pendapatan asli daerah.
Konsekuensinya, warga, komunitas atau lembaga-lembaga di wilayah Kecamatan Bantargebang dan sekitar yang terdampak adanya TPST tidak bisa mengajukan permintaan dana kepada Pemprov DKI. Karena semua sudah diberikan secara resmi pada Pemkot Bekasi.
Ada kasus, beberapa lembaga/yayasan mengajukan permohonan dana untuk pembangunan ruang belajar/sekolah kepada Pemprov DKI, lalu mendapat balasan langsung. Intinya, bahwa semua bantuan telah diberikan pada Pemkot Bekasi.
Oleh karena itu Pemkot Bekasi dalam mengimplementasikan uang kompensasi haris transparan, partisipasi, akuntabel dan bebas KKN. Dalam konteks ini harus ada penagawasan yang ketat baik dari Jakarta, Kota Bekasi dan Pemerintah Pusat. Jangan sampai semena-mena menggunakan uang kompensasi sampah dan hanya untuk keuntungan kelompok tertentu.Minggu (8/11/2026)
-Red-
