​Ironi Pengelolaan Sampah dan Krisis Kemanusiaan: KPNas Soroti Budaya Kepatuhan Buta di Birokrasi

Cybernews.my.id\\Kota Bekasi ____ Fenomena kepatuhan buta dalam hierarki kerja dan kekuasaan di sektor publik serta pengelolaan lingkungan hidup terus menciptakan dinamika yang menekan para pekerja dan birokrat di lapangan. Ketika instruksi atasan bertransformasi menjadi hukum mutlak, ruang bagi aparatur maupun pekerja untuk bersuara, membela kepentingan umum, atau bertindak secara objektif kian tergerus.
​
Hal tersebut ditegaskan oleh Bagong Suyoto, Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) sekaligus Pengamat Sosial Keagamaan. Menurutnya, praktik tata kelola yang mengabaikan nurani dan efektivitas teknis demi kepatuhan hierarkis merupakan akar dari lambatnya penyelesaian berbagai krisis sosial dan lingkungan saat ini.
​
Budaya “Apa Kata Bos” dan Pembungkaman Nurani
​
Bagong Suyoto menilai bahwa di dalam banyak instansi dan struktur tata kelola, prinsip “apa kata bos” kerap ditempatkan di atas kebenaran faktual maupun regulasi yang berlaku. Mulai dari pekerja lapangan, staf administrasi, hingga pengelola keuangan daerah dan program dituntut untuk tunduk penuh terhadap setiap perintah yang diturunkan dari atas.
​
Ia mencatat beberapa pola mengkhawatirkan yang timbul akibat budaya kepatuhan tanpa syarat ini:
​•Pembungkaman Suara dan Gagasan
Ketika pimpinan memerintahkan untuk diam, tidak ada lagi ruang bagi staf atau pekerja teknis untuk menyampaikan interupsi, kritik konstruktif, maupun fakta lapangan yang krusial.
•​Pengelolaan Keuangan yang Dipaksakan Kebijakan anggaran—mulai dari penciptaan beban utang, kewajiban pembayaran, hingga pengalihan alokasi anggaran persampahan dan publik—wajib dijalankan sesuai kehendak subjektif pimpinan tanpa memedulikan studi kelayakan maupun dampak sosial-lingkungannya.
​•Efisiensi Sepihak
Kebijakan pemangkasan biaya dan efisiensi sering kali diterapkan secara sepihak sekadar demi memenuhi tenggat waktu atau target pimpinan, yang pada akhirnya mengorbankan keselamatan kerja serta kualitas layanan publik.
​
Perbenturan Antara Tugas, Nilai Agama, dan Kesejahteraan Rakyat
​
Sebagai Pengamat Sosial Keagamaan, Bagong Suyoto juga menyoroti dimensi etika dan moralitas dalam birokrasi. Dilema terbesar bagi para pekerja dan pejabat publik muncul ketika perintah yang diberikan bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas atau kelestarian lingkungan negara.
​”Individu yang berusaha bertahan pada prinsip moral, kejujuran, dan ajaran agama untuk membela kebenaran serta kepentingan rakyat, justru sering kali dihadapkan pada ancaman nyata. Mereka diancam tindakan disipliner, mutasi, hingga pemecatan seketika jika dinilai tidak sejalan,” ungkap Bagong.

​
Lebih lanjut, Ketua KPNas ini mengkritik penggunaan klaim “hak prerogatif” oleh para pimpinan instansi atau lembaga yang kerap dijadikan alat legitimasi mutlak untuk menuntut kepatuhan tanpa kritik.
​Tanpa adanya ruang diskusi yang terbuka, transparansi, serta mekanisme pengawasan sosial yang sehat, hak prerogatif berisiko tinggi bergeser menjadi bentuk otoritarianisme lokal. Hal ini tidak hanya mematikan integritas organisasi, tetapi juga merugikan rakyat sebagai penerima manfaat utama dari layanan negara.(Red)