Cybernews.my.id \\ BEKASI _____ Praktik penyalahgunaan fasilitas dan perlakuan istimewa di balik jeruji besi kembali mencoreng wajah penegakan hukum di Tanah Air. Temuan mengejutkan ini terungkap dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang digelar oleh Ombudsman Republik Indonesia pada Rabu, 23 September 2026 di Lapas Kelas IIA Cibinong. Tim Ombudsman mendapati deretan bangunan mewah ilegal bak apartemen berdiri kokoh di dalam kawasan lapas.
Keberadaan fasilitas eksklusif ini dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat serta memperlihatkan betapa longgarnya pengawasan dan kuatnya indikasi praktik suap yang melibatkan internal lapas.
•Kritik Tajam Pengamat:Komersialisasi Hukum dan Kemunduran Moral
Menanggapi fenomena ini, Bagong Suyoto, Pengamat Sosial Keagamaan sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI), memberikan sorotan tajam. Menurutnya, keberadaan “istana dalam penjara” bukan sekadar pelanggaran regulasi, melainkan cermin kerusakan moral dan hilangnya empati sosial para penegak hukum.
”Lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan moral dan kepribadian justru berubah menjadi arena komersialisasi hukum. Ketika uang bisa membeli kenyamanan di tempat pembinaan, maka fungsi pemasyarakatan itu sendiri telah mati. Ini adalah tamparan keras bagi nilai sosial dan keagamaan kita, di mana keadilan dipraktikkan secara diskriminatif,” tegas Bagong Suyoto. Kamis (24/9/2026)
Bagong juga menambahkan bahwa pembiaran bangunan ilegal di dalam lapas menunjukkan ketidakpedulian terhadap tata kelola lingkungan dan integritas tata ruang lembaga negara.
•Tuntutan Pembongkaran Tanpa Kompromi•
Ombudsman mengeluarkan instruksi tegas agar seluruh unit bangunan mewah ilegal di area lapas segera dirobohkan dan diratakan dengan tanah. Langkah ini dinilai krusial untuk mengembalikan fungsi lembaga pemasyarakatan yang adil dan bersih dari diskriminasi fasilitas bagi narapidana berkantong tebal.
Pengusutan Tuntas Aliran Dana dan Keterlibatan Oknum
Ombudsman berkomitmen mengusut tuntas transaksi haram di balik pembangunan kompleks tersebut melalui penyelidikan mendalam untuk mengungkap:
-Identitas Oknum
Melacak siapa saja oknum petugas atau pejabat lapas yang memberi izin serta memfasilitasi pembangunan fasilitas eksklusif tersebut.
-Nominal Uang Suap
Menelusuri besaran nominal uang yang dibayarkan para narapidana demi mendapatkan hak dan kenyamanan istimewa di dalam tahanan.
•Ancaman Sidak Lanjutan dan Penyerahan Laporan ke Ditjenpas•
Ombudsman memastikan laporan final beserta tindakan korektif akan segera diserahkan resmi ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Guna memastikan rekomendasi dieksekusi di lapangan, Ombudsman menegaskan bakal menggelar sidak susulan dalam waktu kurang dari satu bulan. Jika dalam tenggat waktu tersebut bangunan belum diratakan, Ombudsman siap mendorong sanksi tegas dan tindakan hukum yang lebih berat.(Red)
