Cybernews.my.id\\ JAKARTA ____ Gelombang aksi massa mengular di jantung ibu kota hari ini. Sebanyak 50.000 buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Massa aksi yang berdatangan menggunakan ribuan sepeda motor dari daerah penyangga—seperti Tangerang, Bekasi, Karawang, Banten, hingga Purwakarta—mulai memadati titik kumpul sejak pagi hari.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, meluruskan informasi simpang siur terkait titik pusat aksi. Pihaknya menegaskan bahwa massa tidak berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Titik Kumpul: Kawasan Semanggi mulai pukul 10.00 WIB.
Titik Aksi: Bergerak perlahan menuju kawasan Gedung UOB (sebelum Grand Indonesia / Jalan MH Thamrin) untuk menunggu tim delegasi.
Istana Negara / Bina Graha.
Perwakilan pimpinan konfederasi menjadwalkan pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman di Kompleks Bina Graha untuk menyerahkan petisi resmi yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
”Tidak benar kalau titik kumpulnya di Bundaran HI. Banyak sekali hoaks. Titik kumpul kami dari Semanggi dan kami menanti delegasi di depan UOB,” tegas Andi Gani.Kamis(24/9/2026)
Aksi turun ke jalan ini merupakan puncak dari tenggat waktu yang diberikan buruh kepada parlemen. Sebelumnya, KSPSI memberi batas waktu hingga Selasa (22/9/2026) agar DPR memberikan jawaban konkret atas draf masukan buruh. Karena respon yang diterima dinilai belum memenuhi harapan substantif, aksi massa akhirnya direalisasikan.
Terkait alasan tidak mendatangi Gedung DPR/MPR Senayan, Wakil Presiden KSPSI Ahmad Supriyadi menjelaskan bahwa jalur diplomasi di parlemen masih terus berjalan paralel melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI.
•11 Tuntutan Utama KBPBI
Aksi kali ini tidak hanya menyuarakan isu pengupahan, tetapi juga mencakup perlindungan komprehensif di era modern:
-UU Perlindungan Ketenagakerjaan Pro-Buruh
Menuntut regulasi yang menjamin perlindungan hak-hak dasar pekerja.
-Hapus Eksploitasi Outsourcing
Meminta kepastian status kerja dan menutup celah penyalahgunaan program pemagangan.
-Upah Layak & Bermartabat
Menjamin kelayakan upah serta menghapus sistem koefisien nilai yang dinilai tidak transparan.
-Perlindungan Pekerja Platform & Isu Iklim
Mengakomodasi hak driver ojek online (ojol), pekerja media, serta buruh terdampak transisi iklim.
-Jaminan Pesangon & Bebas PHK Sepihak
Menolak praktik Pemutusan Hubungan Kerja tanpa mekanisme yang adil.
-Penguatan Kebebasan Berserikat
Menjamin hak pekerja untuk membentuk dan aktif dalam serikat buruh.
-K3 Sebagai Prioritas Pembangunan
Menjadikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai fondasi utama iklim kerja.
-Sanksi Tegas Pelanggar Hak Buruh
Penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap perusahaan nakal.
-Hak Cuti Haid Tanpa Syarat Kaku
Mempermudah buruh perempuan menggunakan hak cuti haid tanpa kewajiban surat keterangan dokter/sakit.
-Akses Kerja Inklusif
Membuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
-Program Upskilling & Reskilling
Menuntut pelatihan peningkatan keterampilan massal guna menghadapi otomatisasi dan pesatnya teknologi.
Melalui perumusan draf RUU yang intensif ini, perwakilan buruh berharap DPR dan pemerintah tetap membuka ruang dialog agar substansi Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang dihasilkan benar-benar adil bagi pekerja Indonesia.(Red)
