Menelusuri Satire Bagong Suyoto; Mengapa Isu Ijazah Pejabat Terus Memicu Kemuakan Publik?‎

‎​Cybernews.my.id\\BEKASI ____ Pengamat Sosial Keagamaan sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI), Bagong Suyoto, melayangkan kritik tajam terkait dinamika politik nasional dan perdebatan legalitas administrasi pejabat publik yang tak kunjung usai. Dalam pandangannya, wacana satire yang mengusulkan agar syarat pendidikan Presiden dan Wakil Presiden diubah menjadi “tidak bersekolah atau tidak tamat Sekolah Dasar” merupakan cerminan dari rasa frustrasi dan kemuakan masyarakat terhadap retorika para penguasa.
‎
‎​Bagong menegaskan bahwa kegaduhan yang terus-menerus muncul di berbagai ruang publik—mulai dari media massa, pengadilan, hingga forum diskusi warga—mengenai dugaan ijazah palsu atau keabsahan dokumen elite politik hanya menghabiskan energi bangsa.
‎”Sudah terlalu lama rakyat disuguhkan oleh perdebatan yang saling menghasut dan memicu permusuhan antar anak bangsa. Isu-isu administratif yang tak berwujud ini berulang kali diproyeksikan ke publik, sementara masalah krusial rakyat kecil di lapangan sering kali terabaikan,” ujar Bagong Suyoto di Bantargebang. Jum’at (9/10/2026)
‎
‎​Ia menilai, gagasan untuk meniadakan syarat pendidikan formal dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebenarnya bukanlah ajakan untuk menurunkan kualitas kepemimpinan, melainkan sebuah ironi atau bentuk sindiran sosial atas rusaknya nilai kejujuran di tingkat elite politik. Menurutnya, jika kejujuran dan integritas moral tidak lagi dijunjung tinggi, maka formalitas dokumen formal seperti ijazah kehilangan makna esensialnya di mata masyarakat.
‎
Meski memahami narasi krisis kepercayaan publik tersebut, Bagong mengingatkan bahwa dari kacamata tata hukum dan kelembagaan negara, syarat pendidikan bagi calon pemimpin tertinggi tetap menjadi fondasi yang mutlak.
‎
‎​Sesuai dengan Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, calon Presiden dan Wakil Presiden secara sah diwajibkan memenuhi sejumlah kualifikasi ketat, di antaranya:
‎°Pendidikan Minimal
Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat (MA, SMK, Paket C).
‎‎​°Usia Minimal
Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (termasuk kepala daerah).
‎°‎​Integritas dan Rekam Jejak
Setia kepada Pancasila dan UUD 1945, tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 tahun atau lebih, serta bebas dari tindak pidana korupsi.
‎‎​°Kepatuhan Administratif
Terdaftar sebagai pemilih, memiliki NPWP dan taat pajak selama 5 tahun terakhir, serta melaporkan harta kekayaan (LHKPN) kepada KPK.
‎‎​”Secara undang-undang, batas pendidikan minimal SMA dirancang agar seorang kepala negara memiliki kualifikasi intelektual yang cukup untuk mengelola pemerintahan yang kompleks. Namun, masalahnya timbul ketika pemenuhan syarat administratif tersebut justru kerap diwarnai kecurigaan dan manipulasi,” jelasnya.
‎
‎​Bagong berharap agar para pemangku kebijakan dan institusi penegak hukum dapat mengembalikan kepercayaan publik dengan menjunjung tinggi transparansi. Menurutnya, negara yang damai dan berkeadilan hanya bisa terwujud apabila para penguasa mengedepankan kejujuran di atas manipulasi politik dan tipu daya. (Red)