Cybernews.my.id\\BEKASI ______ Fenomena “jin sawit” mendadak menjadi perbincangan hangat dan viral di berbagai platform media sosial, mulai dari Instagram, TikTok, hingga X. Istilah tersebut bukanlah bentuk mistis atau merujuk pada penampakan makhluk halus, melainkan sindiran satir nan tajam dari warganet. Istilah ini mengemuka setelah relawan dan masyarakat menemukan kejanggalan mengerikan di lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, bibit serta tunas pohon kelapa sawit siap tanam bermunculan secara instan, misterius, dan serempak di atas tanah yang masih hangus menghitam—bahkan ketika sisa asap api belum sepenuhnya padam. Warganet secara sarkastis menyebut bibit-bibit tersebut seolah “sakti” atau ditanam oleh “jin” di tengah ekosistem hutan yang baru saja hancur.
Di balik satire warganet, fakta lapangan menyingkap fakta pahit bahwa kemunculan sawit instan tersebut merupakan kejahatan terorganisir yang melibatkan oknum individu hingga dugaan korporasi. Pembakaran hutan disengaja sebagai modus pembukaan lahan (land clearing) secara cepat dan berbiaya murah.
Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rapat bersama Presiden mengonfirmasi temuan di lapangan bahwa area yang baru saja terbakar di Kalimantan Barat langsung disiapkan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Ketidakpedulian para pelaku terhadap kerusakan lingkungan makin memicu kemarahan publik setelah beredarnya foto truk pengangkut bibit sawit yang nekad menerobos kabut asap tebal di tengah bencana karhutla yang masih membara.
Aksi ilegal ini bahkan menyeret oknum pejabat publik. Kemarahan publik memuncak ketika terekam aksi seorang Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, bernama Choirussaib, yang mengunggah video dirinya sedang membakar sisa kayu di lahan perkebunannya sambil menyatakan area tersebut akan segera ditanami sawit. Meski berdalih hanya membersihkan sisa lahan yang terbakar, aksinya menuai kecaman keras di tengah penderitaan masyarakat akibat bencana kabut asap.
Merespons praktik kejahatan lingkungan ini, Bareskrim Polri mengambil langkah tegas dengan menyita bibit-bibit sawit misterius sebagai barang bukti tindak pidana di sembilan wilayah penyidikan karhutla. Langkah ini diambil untuk memutus taktik alih fungsi lahan sepihak yang kerap digunakan oleh mafia tanah.
Polisi mengonfirmasi pola kejahatan terstruktur ini, lahan dibakar pada musim kemarau, lalu begitu musim hujan tiba, bibit sawit langsung ditanam.
Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kepolisian menangkap seorang pria yang tertangkap tangan sengaja membakar 12 hektare lahan atas perintah pemiliknya demi dijadikan kebun sawit. Hingga kini, proses penyidikan Bareskrim Polri terus meluas dan mencakup 9 korporasi sawit serta 223 tersangka.
Para pelaku, baik perorangan maupun korporasi, dijerat dengan pasal-pasal berlapis dalam payung hukum Republik Indonesia:
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH):
-Pasal 69 ayat (1) huruf h: Melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
-Pasal 108: Pelaku pembakaran hutan diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan:
-Pasal 56 ayat (1) & Pasal 108: Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:
Pasal 50 ayat (2) huruf b jo. Pasal 78 ayat (3): Setiap orang yang membakar hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.
Melalui penerapan undang-undang tersebut, penyidik memastikan ancaman akumulatif maksimal bagi para pelaku utama dapat mencapai 12 tahun penjara beserta denda finansial hingga miliaran rupiah.
Fenomena “jin sawit” ini mendapat sorotan tajam dari aktivis lingkungan hidup. Bagong Suyoto, Aktivis Lingkungan sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI), menegaskan bahwa kemunculan bibit sawit di area bekas terbakar merupakan bukti telanjang dari praktek kejahatan ekologis yang disengaja.
”Fenomena yang diistilahkan masyarakat sebagai ‘jin sawit’ ini sebenarnya adalah bentuk terlanjur gamblang dari kejahatan lingkungan atau ekosida yang sistematis. Ada kesengajaan memanfaatkan bencana karhutla demi keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa memikirkan kehancuran ekosistem,” tegas Bagong Suyoto. Minggu (18/10/2026)
Ia menambahkan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan atau pekerja sewaan saja, melainkan harus menyasar pemodal dan korporasi di belakangnya.
”Pemerintah dan aparat penegak hukum harus konsisten menerapkan pasal tindak pidana korporasi serta mencabut izin usaha pihak-pihak yang terbukti terlibat. Jika tidak ada ketegasan ekstra, modus bakar-tanam ini akan terus berulang setiap musim kemarau dan merusak masa depan keanekaragaman hayati Indonesia,” pungkas Bagong.
Bencana karhutla yang diperparah oleh cuaca ekstrem El Niño ini memicu dampak dramatis bagi kelestarian satwa liar. Data Kementerian Kehutanan mencatat sebanyak 290 ekor satwa liar terdampak kebakaran berhasil dievakuasi dan ditangani secara nasional, di mana 272 ekor di antaranya berada di empat provinsi Kalimantan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 96 ekor Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) berhasil dievakuasi dari kepungan api, mendapatkan perawatan medis akibat Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan hipoksia, serta menjalani proses rehabilitasi. Namun, tidak semua satwa beruntung; tim lapangan seperti organisasi Conservation Action Network (CAN) mendokumentasikan sedikitnya 137 satwa ditemukan mati terbakar, didominasi oleh ular, biawak, macaque, hingga trenggiling sunda.
Upaya mengembalikan fungsi hutan hujan tropis Kalimantan terus dilakukan untuk memulihkan konektivitas habitat yang terfragmentasi. Program reforestasi berbasis konsep Forest City di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai menunjukkan hasil positif dengan kembalinya satwa ikonik seperti beruang madu, lutung merah, rusa sambar, dan berbagai jenis burung hutan.
Kendati demikian, laporan dari wilayah konservasi penting seperti Taman Nasional Gunung Palung dan Pematang Gadung di Kalimantan Barat menegaskan bahwa pembakaran lahan secara berulang demi ekspansi sawit ilegal tetap menjadi ancaman terbesar.
Praktik pembersihan lahan dengan cara dibakar berisiko menghancurkan hasil restorasi yang dibangun bertahun-tahun hanya dalam hitungan minggu. Oleh karena itu, ketegasan penegakan hukum pidana lingkungan serta perbaikan tata kelola air di lahan gambut menjadi syarat mutlak untuk melindungi tersisa hutan hujan Kalimantan dari kerakusan oknum tak bertanggung jawab.(Red)
