Cybernews.my.id\\BEKASI _____ Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus membongkar tabir skandal penyelewengan dana darurat. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk menyelamatkan jiwa para korban bencana alam justru dijadikan ajang bancakan dan pengondisian proyek demi meraup keuntungan pribadi.
Tindakan nir-empati ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat sipil. Pengamat Sosial Keagamaan sekaligus Aktivis Lingkungan Hidup, Bagong Suyoto, mengutuk keras dugaan penyelewengan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan tersebut.
”Korupsi dana bencana bukan sekadar kejahatan keuangan atau pelanggaran administratif biasa, melainkan bentuk kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lingkungan yang sangat zalim,” tegas Bagong Suyoto saat dimintai tanggapannya, Minggu (18/10/2026).
“Ketika anggaran untuk karhutla, gempa, dan banjir dikorupsi demi komitmen fee dan keuntungan kelompok, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat rentan dan kelestarian ekosistem. Secara nilai moral-keagamaan, ini adalah pengkhianatan terhadap amanah kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan yang sangat menzalimi rakyat miskin korban bencana,” tambahnya.
Rangkaian tindakan penindakan dan respons kelembagaan berlangsung cepat sejak pertengahan Oktober 2026:
•Rabu, 14 Oktober 2026
Tim penindak KPK melancarkan OTT di beberapa titik. Sebanyak 14 hingga 15 orang diamankan, termasuk pejabat internal BNPB dan pihak swasta. Dalam giat tersebut, KPK mengamankan barang bukti awal berupa uang tunai, logam mulia, hingga aset kripto.
•Kamis, 15 Oktober 2026
Setelah menjalani pemeriksaan intensif 1×24 jam, KPK memulangkan sejumlah pihak yang belum terbukti terlibat langsung secara pidana—termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian—dengan status sebagai saksi.
Di Istana Negara, Presiden melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB baru menggantikan Letjen TNI Suharyanto. Dalam pernyataan perdananya, Kristomei menegaskan komitmennya untuk melakukan pembersihan internal dan mendukung penuh proses hukum di KPK.
•Jumat, 16 Oktober 2026,
KPK menggelar konferensi pers resmi untuk menetapkan lima orang tersangka dan mengumumkan penahanan 20 hari pertama di Rutan KPK.
Kasus ini berakar dari penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan tahun anggaran 2024–2026. Dana yang mulanya diperuntukkan bagi penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di NTT, serta banjir di Sumatra tersebut dikorup melalui modus pengondisian pengadaan barang dan jasa.
Salah satu objek vital yang disimpangkan adalah proyek pengadaan alat komunikasi Handy Talkie (HT) untuk percepatan penanganan karhutla.
KPK mengelompokkan perkara ini dalam klaster konflik kepentingan pengadaan serta suap-menyuap. Pelaku mengondisikan paket pengadaan bernilai total Rp148 miliar agar dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi, sembari memungut imbalan (fee) dari pihak penyedia.
Menanggapi skema ini, Bagong Suyoto menyoroti pentingnya transparansi pengadaan alat penanganan lingkungan. “Penanganan karhutla membutuhkan keandalan alat dan kesiapan sistem lapangan. Jika pengadaan alat komunikasi seperti HT saja dikondisikan demi ‘fee’ pengadaan, keselamatan para petugas lapangan dan masyarakat yang terpapar asap karhutla dipertaruhkan demi uang haram,” ujarnya.
KPK menetapkan lima orang tersangka yang terdiri dari pejabat internal, tenaga ahli, dan pihak swasta:
1.Bima Setiawan (BMS) — Tenaga Ahli Kepala BNPB (Adik Kandung mantan Kepala BNPB Suharyanto)
Diduga menjadi aktor utama yang merekayasa dan mengondisikan paket pengadaan barang/jasa senilai Rp148 miliar agar jatuh ke tangan perusahaan yang terafiliasi dengannya.
2.Richard Erlangga (RIC) — Tenaga Ahli Kepala BNPB
Diduga berperan aktif meminta dan memungut commitment fee kepada pihak swasta/penyedia barang demi meloloskan keikutsertaan mereka dalam proyek BNPB.
3.Gabriel Purwaka Sigit (GPS) — Kasubdit Pengelolaan Bantuan & Dana Kedaruratan BNPB / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Diduga menerima suap sebesar Rp140 juta dari pihak swasta untuk memuluskan verifikasi administrasi dan penetapan pemenang proyek.
4.Gery Prasetiawan (GER) — Direktur PT TLS (Swasta)
Bertindak sebagai pemberi suap/gratifikasi, dengan dugaan penyerahan uang tunai sebesar Rp2,38 miliar kepada tersangka Richard Erlangga.
5.Syifa Nrika Ghifarin (SNG) — Pihak Swasta / Rekanan Penyedia Barang
Diduga terlibat memberikan suap dalam skema pengadaan barang proyek kebencanaan pada klaster terpisah.
Dalam rangkaian penindakan, KPK berhasil menyita barang bukti dengan total nilai mencapai Rp5,47 miliar, yang terdiri dari:
-Uang tunai dalam bentuk pecahan Rupiah serta mata uang asing (USD dan SGD)
-Puluhan keping emas batangan
-Dompet aset kripto (cryptocurrency)
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa penyidik saat ini berfokus menerapkan strategi follow the money untuk mengusut potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), termasuk melacak dugaan penggunaan dana hasil korupsi untuk pembelian aset properti maupun instrumen saham.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
*Pasal untuk Pihak Penerima (Penyelenggara Negara / Pegawai Negeri / Tenaga Ahli):
-Pasal 12 huruf a atau huruf b: Pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar atas penerimaan hadiah atau janji terkait kewajiban jabatannya.
-Pasal 12 huruf i
Mempidana pegawai negeri/penyelenggara negara yang sengaja terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang ditugaskan untuk diurus atau diawasinya (konflik kepentingan pengadaan).
-Pasal 11: Pidana penjara 1 hingga 5 tahun dan denda Rp50 juta hingga Rp250 juta atas penerimaan hadiah/janji yang berhubungan dengan jabatan.
-Pasal 12B (Gratifikasi): Ancaman pidana seumur hidup atau 4 hingga 20 tahun penjara bagi penerima gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam tenggat waktu undang-undang.
*Pasal untuk Pihak Pemberi (Swasta / Rekanan):
-Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b: Pidana penjara 1 hingga 5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp250 juta bagi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara.
-Pasal 13
Pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp150 juta bagi setiap orang yang memberi hadiah atau janji dengan mengingat kekuasaan atau wewenang jabatan.
Ketentuan Penyertaan:
-Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Diterapkan kepada seluruh pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
Bagong Suyoto mendorong KPK untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada para tersangka sebagai efek jera. “KPK harus mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya dan menuntut hukuman maksimal. Jangan ada toleransi bagi siapapun yang memakan uang rakyat di saat rakyat sedang berduka diterpa bencana,” pungkas Bagong.(Red)
