Cybernews.my.id\\CIKARANG ______ Rangkaian proses peradilan perkara pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan nomor register 264/Pid.B/2026/PN Ckr resmi memasuki babak akhir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Cikarang membacakan putusan atas terdakwa Mohamad Ardyansah pada Kamis (22/10/2026). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara kepada terdakwa atas perbuatan kekerasan dan ancaman kekerasan yang memaksa korban melakukan persetubuhan.
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar konstruksi hukum yang disangkakan, meliputi Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016), juncto Pasal 473 Ayat (2) jo. Pasal 126 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, jo. UU Penyesuaian Pidana, serta Pasal 454 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023.
Putusan majelis hakim ini menyedot perhatian publik, khususnya para penegak hukum dan lembaga pemerhati anak.
Kuasa Hukum korban dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ampuh Indonesia, Hadromi, S.H., menyampaikan rasa syukur serta apresiasi mendalam atas tuntasnya seluruh tahapan persidangan yang berjalan tertib, transparan, dan lancar.
”Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim PN Cikarang yang memimpin persidangan dengan penuh kebijaksanaan, kesabaran, dan ketelitian. Putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi korban serta masyarakat,” tegas Hadromi, S.H., usai persidangan.
Selain mengapresiasi vonis hakim, Hadromi turut menyoroti profesionalisme Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang gigih mengawal dakwaan serta tuntutan di ruang sidang. Tak kalah penting, apresiasi khusus dialamatkan kepada jajaran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Kabupaten Bekasi atas respons cepat dan ketelitiannya sejak masa awal penyelidikan.
”Proses penegakan hukum dalam kasus kejahatan terhadap anak bukanlah perkara mudah. Penghargaan setinggi-tingginya kami berikan kepada Unit PPA Polres Metro Kabupaten Bekasi yang bekerja profesional mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka,” tambahnya.
Penanganan kasus ini menjadi bukti nyata solidnya sinergi antar-Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Kabupaten Bekasi dalam merespons kejahatan terhadap kelompok rentan. LBH Ampuh Indonesia berharap vonis 9 tahun penjara ini tak hanya memberikan keadilan holistik dan pemulihan psikologis bagi korban, tetapi juga menjadi peringatan keras bahwa kejahatan asusila terhadap anak tidak pernah mendapat tempat di hukum Indonesia.(Red)
