CYBERNEWS.MY.ID,BEKASI ___ Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi yang resmi memperpanjang Kesepakatan Kerja Sama (MoU) pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang hingga tahun 2031 membawa angin segar sekaligus tantangan baru.
Penandatanganan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (26/10/2026) ini menyepakati kucuran dana kompensasi dan kemitraan senilai Rp362 miliar untuk lima tahun ke depan.
Di balik angka investasi yang fantastis tersebut, isu keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial-keagamaan bagi masyarakat terdekat menjadi sorotan utama. Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) yang juga merupakan Pengamat Sosial Keagamaan, Bagong Suyoto memberikan pandangan kritis mengenai realisasi kesepakatan ini dari kacamata ekologis dan kemanusiaan.
*Alokasi Dana Rp362 Miliar
Melindungi Hak Ekologis dan Martabat Warga*
Dana kompensasi sebesar Rp362 miliar dialokasikan secara khusus untuk lima sektor utama di Kecamatan Bantargebang, yaitu:
•Aspek Sosial
Kelanjutan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak di zona penampungan sampah.
•Infrastruktur Fisik
Perbaikan jaringan jalan, fasilitas umum, dan modernisasi sarana persampahan.
•Layanan Kesehatan
Pembiayaan pengobatan, peningkatan fasilitas pos kesehatan, serta jaminan medis bagi masyarakat rentan.
•Pemulihan Lingkungan
Program pembersihan ekosistem, perbaikan sanitasi, serta reduksi polusi tanah dan air.
•Pemberdayaan Ekonomi
Pelatihan keterampilan kerja dan stimulus modal bagi UMKM lokal.
Menanggapi skema bantuan ini, Ketua KPNas Bagong Suyoto menegaskan bahwa alokasi dana tidak boleh berhenti pada formalitas administrasi semata, melainkan harus menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat.
”Kompensasi adalah bentuk tanggung jawab moral dan ekologis. Namun, yang paling krusial bukan sekadar penyaluran dana BLT, melainkan pemulihan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Hak atas air bersih, udara bebas bau, dan kesehatan anak-anak di Bantargebang adalah bagian dari pemenuhan hak asasi dan nilai kemanusiaan,” ujar Bagong Suyoto.
Dari sudut pandang sosial-keagamaan, pengelolaan sampah yang adil dan berwawasan lingkungan merupakan bentuk nyata dari ajaran menjaga bumi (hifdzul bi’ah). Dalam ajaran agama, membiarkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan persaudaraan sesama manusia.
Bagong Suyoto menilai bahwa pemukiman di sekitar TPST Bantargebang memerlukan pendekatan keberagamaan yang inklusif dan memberdayakan. Keberadaan dana kompensasi harus mampu menyentuh sisi spiritualitas warga, seperti pembangunan sarana ibadah yang representatif, program sanitasi masjid/mushola, serta pesantren lingkungan yang mengajarkan kepedulian ekologis berbasis nilai-nilai agama.
”Islam dan ajaran agama lainnya mengajarkan bahwa kebersihan serta keharmonisan alam adalah bagian dari iman. Kebijakan ini harus mampu memulihkan martabat warga Bantargebang, bukan hanya menjadikan mereka penerima bantuan, tetapi juga pelaku utama dalam menjaga kelestarian alam,” ungkap Pengamat Sosial Keagamaan ini.
Selain dana kompensasi, dokumen perpanjangan kerja sama ini menekankan komitmen penurunan volume sampah kiriman dari DKI Jakarta sebesar 500 ton per hari melalui efisiensi pemilahan di tingkat sumber serta modernisasi fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF). Pemprov DKI juga memfinalisasi kerja sama dengan Danantara untuk merealisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di kawasan tersebut.
Bagong Suyoto menilai inovasi teknologi seperti RDF dan PLTSa memang langkah maju, namun menuntut transparansi dalam implementasinya di lapangan.
”Pengurangan 500 ton per hari adalah capaian positif, tetapi Jakarta harus lebih agresif memilah sampah dari sumbernya di hilir. Bantargebang jangan dijadikan ‘keranjang sampah permanen’, melainkan pusat pengolahan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan warga sekitar,” tegas Bagong.
Guna melengkapi kesepakatan ekologis ini, kedua pemerintah daerah juga membahas perbaikan transportasi publik, termasuk penambahan armada dan halte Transjabodetabek di Bekasi untuk mengurangi emisi karbon dari kendaraan pribadi.
Perpanjangan MoU hingga 2031 ini menjadi ujian konsistensi bagi Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi dalam memadukan tata kelola lingkungan yang modern dengan kepedulian sosial-keagamaan yang berpihak pada kesejahteraan warga Bantargebang.(Red)
