Jakarta Kaya Raya, Bantargebang Sekarat: Saatnya Warga Menuntut Dosa Ekologis Ibukota

‎​CYBERNEWS.MY.ID,KOTA BEKASI ___ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kini bukan sekadar tempat pembuangan limbah, melainkan sebuah medan bencana ekologis yang dipelihara secara terstruktur. Selama hampir empat dekade (35–37 tahun), megapolitan Jakarta dinilai secara sengaja melanggengkan praktik perusakan lingkungan, mencemari ruang hidup, dan menebar ancaman penyakit mematikan bagi puluhan ribu warga Kota Bekasi.
‎
‎​Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) sekaligus aktivis lingkungan senior, Bagong Suyoto, membongkar tuntas kegagalan sistematis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola sampah. Ia menegaskan bahwa operasional TPST Bantargebang adalah bentuk pelanggaran berat terhadap amanat Pasal 28H UUD 1945, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah.
‎
‎​Dengan luas area yang membengkak dari 108 hektar menjadi 110,3 hektar, TPST Bantargebang kini menampung timbulan sampah akumulatif diperkirakan mencapai 70 hingga 80 juta ton. Memasuki Oktober 2026, seluruh zona penampungan dilaporkan telah mengalami kondisi overload kritis.
‎”Bayangkan, sebuah megapolitan sebesar Jakarta mengelola TPST Bantargebang dengan metode open dumping yang sangat primitif. Ini bukan lagi kelalaian, tapi kejahatan lingkungan,” jelas Bagong Suyoto kepada awak media.Selasa (27/10/2026)
‎
‎​Penebar Gas Metana Terbesar Kedua di Dunia: TPST Bantargebang memuntahkan gas metana diperkirakan hingga 6,3 juta ton per jam, menjadikannya salah satu titik penyumbang emisi rumah kaca paling mematikan secara global.
‎Ancaman Longsor Berulang: Gunung-gunung sampah kian tinggi dan tidak stabil. Upaya pelapisan geomembrane dan pengurugan ulang dinilai hanya solusi sementara yang gagal menahan ancaman bencana fisik.
‎
Narasi pengolahan sampah modern yang digembar-gemborkan Pemprov DKI Jakarta dinilai publik hanya menjadi angin segar di atas kertas. Dari total sampah yang masuk mencapai 7.500 hingga 7.800 ton per hari (dengan 5.300–5.500 ton/hari langsung membeban area utama), teknologi pengolahan yang ada hanya mampu menyerap 15%–20% saja.
‎1.RDF (Landfill Mining) | 2.000 ton/hari Gagal Capai Target
‎2.PLTSa Merah Putih | 100 ton/hari (~50 ton/hari)
‎
‎Proyek Refuse Derived Fuel (RDF) dan penambangan sampah (landfill mining)—yang sempat mendapat alokasi anggaran fantastis hingga ratusan miliar rupiah sejak diajukan pada 2020—gagal menahan laju penurunan kapasitas TPST. Janji pengolahan sampah baru dan lama hingga ribuan ton per hari serta produksi keripik sampah sebesar 700 ton/hari tak kunjung terealisasi secara maksimal.
‎
‎​Dosa terbesar Jakarta terhadap warga Bantargebang terletak pada kehancuran ekosistem air bawah tanah dan air permukaan. Berdasarkan Laporan Tim Monev TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu (kerjasama Pusat Penelitian Sumber Daya dan Lingkungan UI & Dinas LH Kota Bekasi tahun 2025), kondisi lingkungan berada pada tingkat Cemar Berat.
‎
‎​”Leachate atau air lindi beracun mengalir bebas ke Kali Ciketing dan Kali Asem. Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS) sangat minim dan sering kali tidak berfungsi sama sekali. Warga secara perlahan diracuni oleh apa yang mereka konsumsi sehari-hari,” ungkap Bagong Suyoto.
‎
Hasil evaluasi laboratorium di 14 titik air tanah dan 9 titik air permukaan menunjukkan parameter berbahaya secara konsisten melampaui baku mutu Permenkes No. 2/2023 dan KepmenLH No. 115/2003:
‎
•‎​Pencemaran Air Tanah
Parameter TDS, pH (asam), Fe terlarut, Mn terlarut, Total Coliform, dan E. Coli melampaui batas aman. Asamnya air tanah melarutkan logam beracun yang merusak tanah dan mengancam organ tubuh manusia.
‎
‎​•Pencemaran Air Permukaan
Parameter Amonia, BOD, COD, Klorida, H2S, dan Fosfat berada pada tingkat kritis.
‎
•‎​Krom Heksavalen (Cr^{6+})
Ditemukan paparan logam berat berbahaya yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa (invisible pollution), namun memiliki sifat karsinogenik kuat pemicu kanker.
‎Setidaknya terdapat 20 penyakit utama yang mengintai warga di sekitar TPST akibat kerusakan ekologi ini.
‎
‎​Di tengah ancaman kesehatan permanen dan kerusakan lingkungan, kesepakatan perpanjangan kerja sama pemanfaatan TPST Bantargebang untuk lima tahun ke depan (hingga TA 2027) justru mencederai rasa keadilan masyarakat.
‎‎​Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi menyepakati dana kompensasi sebesar Rp 362 miliar untuk masuk ke kas daerah. Namun, besaran “uang bau” yang diterima langsung oleh warga terdampak tidak mengalami kenaikan sama sekali sejak tahun 2019, yaitu bernilai Rp 400.000 / KK / bulan.
‎
‎​Bagong Suyoto menilai angka tersebut sangat tidak manusiawi. Padahal, sejak tahun 2001, warga telah berdarah-darah memperjuangkan hak kompensasi ini melalui aksi demonstrasi yang bahkan berujung pada penangkapan 26 warga oleh aparat kepolisian.
‎”Uang Rp 400 ribu per bulan itu bahkan tidak cukup untuk membeli air mineral bersih sehari-hari akibat sumur mereka tercemar total. Sejak 2019 warga menuntut kenaikan menjadi Rp 800 ribu hingga Rp 900 ribu per bulan. Nilai kompensasi ratusan miliar itu hanya dinikmati pejabat, sementara warga hanya mendapat bau busuk dan racun,” cecar Bagong.
‎
‎‎​Mengutip rekomendasi Pokja VI Tim Monev dan KPNas, Bagong Suyoto mendesak Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi untuk segera menghentikan narasi manis dan melakukan aksi konkret pemulihan lingkungan secara bertahap:
‎
-Konservasi dan Proteksi Air
Pemulihan total kualitas air Kali Asem serta perlindungan sumber air minum warga secara menyeluruh.
‎
-‎​Pengendalian Pencemaran Kompleks Perbaikan total sistem penanganan lindi dengan membangun IPAS berteknologi tinggi yang memadai.
‎
‎​-Pemberhentian TPS Liar & Restorasi Lahan
Menutup TPS-TPS liar yang menjamur di sekitar kawasan serta melakukan restorasi tanah terdampak logam berat.
‎
‎​-Transparansi & Resolusi Konflik
Membuka ruang dialog yang adil tanpa melakukan intimidasi hukum terhadap warga yang menuntut hak atas lingkungan hidup yang sehat.
‎
‎​”Jika Pemprov DKI Jakarta terus menutup mata dan hanya menjadikan Bantargebang sebagai ‘halaman belakang’ tempat membuang racun, maka penghentian operasional TPST Bantargebang secara total adalah satu-satunya jalan mutlak untuk menyelamatkan nyawa manusia di Bekasi,” pungkas Bagong Suyoto.(Red)
‎
‎