CYBERNEWS.MY.ID, Kabupaten Bekasi ___ Angin sepoi-sepoi yang menyapu permukaan Situ Cibeureum di kawasan Tambun Selatan tak lagi membawa kesegaran seperti dulu. Danau alami yang membendung dua wilayah administratif—Desa Lambangjaya dan Desa Lambangsari—kini bagaikan cermin retak yang menampakkan potret buram tata kelola lingkungan di wilayah penopang ibu kota.
Dahulu, perairan ini riuh oleh aktivitas warga dan menjadi benteng alami penahan banjir. Kini, Situ Cibeureum terkepung oleh pembangunan kawasan residensial modern dan invasi gulma eceng gondok yang melahap ruang hidup ekosistem airnya.
Secara historis dan yuridis, data luas area Situ Cibeureum mencatatkan penyusutan yang amat dramatis dalam kurun dua dekade terakhir:
•Perda RTRW Kabupaten Bekasi (No. 12 Tahun 2011)
Dalam dokumen tata ruang ini, Situ Cibeureum secara legal tercatat memiliki luas wilayah mencapai 45 hektare.
•Peta Proyek Kementerian PUPR (2013) Hanya dua tahun berselang, pencatatan luas lahan situ terkoreksi menyusut menjadi 40 hektare.
•Kondisi Eksisting Lapangan
Pemantauan fisik terkini menunjukkan luas area perairan atau danau yang tersisa diperkirakan hanya berkisar antara 2 hektare hingga 21 hektare.
Sebagian besar area yang dulunya merupakan badan air dan sempadan danau kini telah beralih fungsi secara masif menjadi daratan padat serta tertutup oleh bentangan kawasan residensial elit di sekitarnya.
Menanggapi fenomena mengerikan ini, Aktivis Lingkungan sekaligus Pengamat Sosial Keagamaan, Bagong Suyoto, menyuarakan keprihatinan mendalamnya.
“Penyusutan Situ Cibeureum dari 45 hektare hingga tersisa hitungan jari ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi tragedi ekologis yang disengaja akibat pembiaran. Ketika situ beralih fungsi menjadi beton dan permukiman, kita sedang menabung bencana untuk generasi mendatang,” ujar Bagong Suyoto saat ditemui di Bekasi. Minggu (8/11/2026)
Bagong menegaskan, dalam perspektif etika lingkungan dan ajaran keagamaan, alam adalah amanah yang wajib dijaga keberlangsungannya, bukan sekadar komoditas ekonomi yang bebas dieksploitasi.
Di luar tekanan alih fungsi lahan oleh aktivitas manusia, ekosistem Situ Cibeureum juga menghadapi ‘musuh dalam selimut’ berupa ledakan populasi eceng gondok (Eichhornia crassipes).
Meskipun dalam jumlah sedikit eceng gondok dapat membantu menyerap polutan, pertumbuhan berlebih (blooming) justru mematikan fungsi danau:
1.Pendangkalan Danau (Sedimentasi Accelerated)
Laju pertumbuhan dan kematian eceng gondok yang sangat cepat membuat bangkai tanaman menumpuk di dasar danau, membentuk sedimen tebal yang memangkas daya tampung air secara drastis.
2.Krisis Oksigen dan Pembusukan Massal (Anoksia)
Permukaan danau yang tertutup rapat menghalangi sinar matahari, mematikan fitoplankton. Saat eceng gondok mati dan membusuk, kadar Biological Oxygen Demand (BOD) melonjak tinggi, menguras oksigen dan memicu kematian massal biota air serta ikan.
3.Evapotranspirasi Tinggi
Daun eceng gondok yang lebar menguapkan air jauh lebih cepat ketimbang penguapan alami air terbuka, mempercepat pengeringan situ saat musim kemarau.
4.Kelumpuhan Ekonomi Warga
Nelayan lokal dan penyedia jasa perahu pemancingan kehilangan akses pencaharian karena baling-baling perahu terlilit gulma tebal dan stok ikan semakin langka.
Bagong Suyoto mengingatkan bahwa pembiaran eceng gondok ini mencerminkan hilangnya rasa kepedulian kolektif.
”Dalam ajaran agama apa pun, merusak bumi dan membiarkan sumber air mati adalah perbuatan yang mendatangkan kemudaratan. Eceng gondok yang menutupi Situ Cibeureum ini adalah simbol dari kelalaian kita mengurus rumah sendiri. Jika danau ini matikan fungsinya, dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari memancing,” tegas Bagong.
Untuk mencegah penyusutan lebih parah dan menyelesaikan sengketa lahan, Kementerian ATR/BPN RI bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) kini menggejot sertifikasi dan penataan batas fisik kawasan.
Langkah ini penting mengingat pengelolaan Situ Cibeureum melibatkan multisektor kewenangan yang cukup kompleks:
- Kementerian PUPR & BBWS Ciliwung Cisadane / PJT II
Penanggung jawab teknis sumber daya air, konservasi, penataan batas fisik, serta pemeliharaan fungsi kolam retensi pengendali banjir.
-Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Pemegang pencatatan aset daerah (terdata seluas ±15 hektare) untuk perlindungan dan pemanfaatan skala provinsi.
-Pemerintah Kabupaten Bekasi
Pengatur tata ruang kawasan, integrasi destinasi ekowisata, dan penjaga ketahanan ekonomi daerah.
-Pemerintah Desa Lambangjaya (80%) & Lambangsari (20%)
Pengelola pemanfaatan ekonomi tingkat tapak bersama Karang Taruna/Pokdarwis (wisata kuliner, penyewaan perahu, UMKM lokal).
-Pengembang Perumahan (PT Putra Alvita Pratama / Grand Wisata)
Mitra penataan kawasan penyangga (buffer zone) dan infrastruktur fasilitas penunjang yang berbatasan langsung dengan danau.
Menutup pandangannya, Bagong Suyoto mendesak agar seluruh pemangku kepentingan tidak saling melempar tanggung jawab atas kondisi Situ Cibeureum.
”Pemerintah pusat, Pemkab Bekasi, swasta, hingga masyarakat desa harus duduk bersama. Jangan sampai ego sektoral membuat Situ Cibeureum tinggal nama di peta sejarah. Restorasi harus segera dilakukan: pengerukan sedimen, pembersihan eceng gondok secara berkala, dan penetapan batas ketat yang tidak boleh diganggu gugat oleh kepentingan komersial,” pungkas Bagong.
Situ Cibeureum hari ini adalah ujian nyata bagi komitmen ekologis Pemkab Bekasi dan kepedulian sosial masyarakatnya. Menyelamatkan situ ini bukan sekadar mempertahankan genangan air, melainkan menjaga warisan kehidupan dan keselamatan lingkungan kawasan Tambun dari ancaman banjir di masa depan.(Red)
