CYBERNEWS.MY.ID, BEKASI ___ Pemandangan baliho dan spanduk calon pimpinan politik dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota kerap memamerkan narasi perlawanan terhadap korupsi. Tulisan tegas seperti “Anti Korupsi!!”, “Stop Korupsi!!”, hingga “Kubur Korupsi!!” bertengger di samping foto para kandidat yang memasang raut muka lugu dan penuh dedikasi. Namun, ketika kekuasaan berhasil diraih, janji moral tersebut kerap kali menguap dan berganti dengan pola penyelewengan yang berulang.
Aktivis Lingkungan sekaligus Pengamat Sosial Keagamaan, Bagong Suyoto, menyoroti realitas kelam ini sebagai fenomena “Koruptor Untung vs Buntung”. Dalam pengamatannya langsung dari kawasan TPST Bantargebang, Pembuangan Sampah, ia menilai bahwa korupsi bukan sekadar tindakan pencurian uang rakyat, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik dan syariat agama.
”Topeng kebaikan dan janji anti-korupsi di atas papan reklame kampanye sering kali runtuh setelah pejabat duduk di kursi kekuasaan. Wajah yang semula tampak lugu berubah menjadi parasitisme birokrasi. Korupsi dilakukan berulang kali—baik secara terang-terangan maupun secara halus dibungkus dengan bahasa birokrasi,” ungkap Bagong Suyoto kepada awak media Cybernews.my.id. Senin (9/11/2026)
Dalam realitas pemerintahan, korupsi terbagi menjadi dua klasifikasi utama:
1.Korupsi Kasar (Overt Corruption) Perbuatan penyelewengan dana proyek, transaksi suap tunai, atau pemerasan yang secara tegas melanggar regulasi dan kasat mata.
2.Korupsi Halus (Covert Corruption): Praktek terselubung berupa penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, hingga permufakatan jahat di ruang tertutup.
Bagong Suyoto menggarisbawahi ironi paling mendasar dalam penegakan hukum saat ini “manipulasi peristilahan” Kerugian finansial negara yang mencapai puluhan miliar hingga triliunan rupiah kerap tidak dikategorikan sebagai kejahatan korupsi, melainkan dibela dengan dalih “konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan”.
”Ada koruptor yang selamat atau ‘untung’ karena memiliki perlindungan politik dan mengatasnamakan diskresi kebijakan. Sementara koruptor yang ‘buntung’ adalah mereka yang terjerat karena tertangkap tangan atau tidak lagi didukung oleh jejaring kekuasaan. Hukum menjadi sangat subjektif dan tergantung pada kebaikan atau kepentingan pemilik kekuasaan,” lanjut Bagong.
Dari sudut pandang hukum positif Republik Indonesia, tindakan penyelewengan kas negara dan penyalahgunaan wewenang jabatan diatur secara mengikat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor):
•Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor
Jerat Hukum: Dikenakan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Sanksi: Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Dalam keadaan tertentu (seperti bencana nasional atau krisis ekonomi), ancaman hukuman mati dapat diberlakukan (Pasal 2 Ayat 2).
•Pasal 3 UU Tipikor
Jerat Hukum: Mengatur tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara.
Sanksi: Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
•Pasal 18 UU Tipikor
Sanksi Tambahan: Perampasan barang bergerak/tidak bergerak hasil korupsi, pembayaran uang pengganti sebesar harta yang dikorupsi, hingga pencabutan hak-hak politik atau jabatan tertentu.
Sebagai pengamat sosial keagamaan, Bagong Suyoto menegaskan bahwa kejahatan korupsi memiliki implikasi moral dan spiritual yang jauh lebih berat dibanding hukuman duniawi.
Dalam doktrin hukum Islam, korupsi tidak disamakan dengan pencurian biasa (sariqah), melainkan dikategorikan sebagai kejahatan Ghulul (pengkhianatan atas harta publik/Baitul Mal) dan Risywah (suap-menyuap).
Pengambilan atau penyalahgunaan anggaran publik tanpa hak merupakan dosa besar (kabair). Allah SWT berfirman dalam QS. Ali ‘Imran Ayat 161:
”Barang siapa yang berbuat khianat (ghulul) itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.”
Rasulullah SAW juga menegaskan dalam HR. Bukhari (No. 3118) bahwa harta publik yang dikelola secara tidak benar akan menyeret pelakunya ke dalam siksa neraka.
Praktik suap untuk memuluskan proyek atau kebijakan dilaknat secara tegas. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah (No. 1885), Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah melaknat pemberi suap (al-raasyi) dan penerima suap (al-murtasyi).
Berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama serta fatwa lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI):
Harta hasil korupsi bersifat haram mutlak dan wajib dikembalikan sepenuhnya kepada negara. Sedekah atau ibadah yang pembiayaannya menggunakan uang korupsi tidak ditoleransi dan tidak diterima (HR. Ahmad).
Koruptor yang menyalahgunakan anggaran negara dianjurkan untuk dikenakan hukuman ta’zir yang berat, pemiskinan, hingga sanksi moral/sosial. MUI juga telah mengeluarkan rekomendasi terkait kebolehan penerapan hukuman mati bagi koruptor kelas berat yang merugikan hajat hidup orang banyak.
Mengakhiri keterangannya, Bagong Suyoto menekankan bahwa penanganan korupsi di Indonesia tidak boleh sekadar menjadi drama penindakan selektif.
”Jika penegakan hukum terus bergantung pada kalkulasi politik dan ‘kebaikan’ pemilik kekuasaan, maka negara ini hanya akan berputar dalam lingkaran kebohongan baliho kampanye. Korupsi adalah perusakan tatanan lingkungan, sosial, dan agama sekaligus. Pembersihan harus dilakukan menyeluruh—baik melalui penegakan UU Tipikor tanpa tebang pilih, maupun penguatan sanksi moral di tengah masyarakat,” tutup Bagong.(Red)
