Jaring Aspirasi Warga Bantargebang, Sarwin Edi Saputra Anggota DPRD Kota Bekasi Gelar Reses II Tahun 2026

IMG-20260708-WA0002

​BEKASI\\Cybernews.my.id ____ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra menggelar kegiatan Reses II Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Bantargebang. Dalam forum resmi tersebut wakil rakyat ini secara tegas menyuarakan penolakan terhadap paradigma lama yang menempatkan warga kawasan terdampak, khususnya di sekitar Bantargebang, hanya sebagai penerima kompensasi tahunan atau “uang bau” semata.

Dalam sambutannya di hadapan ratusan warga yang didominasi oleh kader Posyandu dan PKK, legislator Kota Bekasi tersebut menyatakan bahwa sudah saatnya pemerintah daerah mengubah pola kerja sama dan fokus pembangunan.

Menurutnya, kompensasi materiil yang selama ini diterima warga tidak sebanding dengan ketertinggalan fasilitas dasar yang mereka rasakan.
​”Kita tidak ingin warga kita, khususnya dari wilayah Bantargebang dan sekitarnya, selalu menjadi korban. Selama ini kita hanya mendapatkan kompensasi uang bau.Tapi coba lihat di sektor kesehatan dan pendidikan, kita masih banyak yang minim, terutama fasilitas rumah sakit ataupun sarana pendidikan,” ujarnya yang langsung disambut seruan sepakat dari warga yang hadir.Rabu (8/7/2026)

Sarwin menilai, kompensasi dalam bentuk uang tunai bersifat jangka pendek dan cepat habis. Sementara dampak lingkungan, risiko kesehatan, dan kebutuhan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut terus berjalan dan membutuhkan solusi jangka panjang.

Kawal Ketat Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Musrenbang.

Selain menyoroti masalah keadilan fasilitas publik, dalam reses kali ini, anggota DPRD Kota Bekasi tersebut juga membawa angin segar terkait rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan segera berjalan di dekat wilayah Bantargebng

​Ia menegaskan telah berulang kali mendesak pemerintah pusat maupun pihak pengembang agar memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal dari wilayah terdampak.
​”Kami sudah sampaikan berkali-kali ke pemerintah pusat maupun tingkat kota, untuk proyek PSN yang akan dibangun ini, utamakan pekerja dan tenaga lokal dari warga sekitar Kelurahan Ciketng udik. Kita harus memastikan warga di sini tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” tegasnya.

Posyandu Sebagai Ujung Tombak Generasi Masa Depan

Legislator Kota Bekasi ini sengaja mengundang kader Posyandu dan PKK dalam agenda reses ke-2 di tahun 2026 ini, sang legislator menyebut kelompok perempuan ini sebagai ujung tombak pertahanan kualitas hidup masyarakat. Tumbuh kembang anak-anak di masa depan sangat bergantung pada militansi para kader di lapangan.

Untuk itu, seluruh aspirasi yang telah dihimpun melalui Musrenbang—baik di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota—akan dikawal ketat di gedung parlemen agar tidak ada usulan warga yang hilang atau dicoret oleh pemerintah kota.
​”Tugas kami di DPRD adalah melakukan pengawasan ketat. Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi harus berpihak pada rakyat. Forum reses resmi yang digelar tiga kali setahun ini—maupun silaturahmi informal yang rutin saya lakukan—adalah wadah mutlak untuk memastikan suara, keluhan, dan harapan warga Bantargebang tersampaikan dan diwujudkan,” pungkasnya menutup sumbangan aspirasi. (Red)

About The Author