Cybernews.my.id\\ KOTA BEKASI ___ Keluhan terkait keterlambatan penyaluran dana Kompensasi Dampak Negatif (KDN) atau yang dikenal sebagai “uang bau” kembali mencuat di kalangan warga terdampak keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Hak masyarakat yang bertaruh kesehatan setiap hari mendadak tersendat hingga tiga sampai empat bulan, memicu desakan transparansi tata kelola anggaran kepada Pemerintah Kota Bekasi.
Menghirup udara segar dan bersih sejatinya merupakan hak dasar setiap warga negara. Namun bagi masyarakat yang bermukim di kawasan Bantargebang dan Sumurbatu, udara kotor yang sarat gas metana, debu, bau busuk menyengat, serta potensi pencemaran air lindi pada air tanah telah menjadi realitas yang dihirup setiap detik selama lebih dari 35 tahun.
Dana kompensasi sebesar Rp400.000 per Kepala Keluarga (KK) setiap bulannya yang disalurkan secara triwulanan dinilai tak pernah sebanding dengan risiko kesehatan jangka panjang serta penurunan kualitas hidup warga. Namun di tengah ketidakseimbangan tersebut, dana KDN tetap menjadi tumpuan penting bagi kebutuhan harian masyarakat terdampak.
Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI), Bagong Suyoto, menyoroti tajam tersendatnya alokasi dana kompensasi ini. Ia menegaskan bahwa dalam skema kerja sama antar-pemerintah (Government to Government / G to G), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada dasarnya telah memenuhi kewajibannya menyerahkan dana pemanfaatan lahan TPST Bantargebang kepada Pemkot Bekasi.
”Urusan TPST Bantargebang ini adalah skema G to G. DKI Jakarta sudah menyetorkan dana tersebut ke Pemkot Bekasi. Lantas mengapa saat sampai di tingkat Pemkot Bekasi penyalurannya malah ‘tersandera’ hingga 3 sampai 4 bulan? Warga bertanya-tanya, uang itu mengendap di mana? Di sini transparansi dan akuntabilitas Pemkot Bekasi diuji,” tegas Bagong Suyoto saat memberikan keterangannya, Jumat (16/10/2026).
Bagong menambahkan, Wali Kota Bekasi beserta jajarannya harus memiliki kepekaan sosial dan keberpihakan yang tinggi terhadap warga yang berada di garda terdepan penampungan sampah terbesar di Indonesia dan ASEAN tersebut.
Tidak hanya masalah keterlambatan pencairan di Bantargebang, Bagong juga mengkritik ketimpangan kebijakan yang dirasakan oleh warga di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu milik Pemkot Bekasi. Sejak beroperasi sekitar tahun 2005/2006, masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas TPA Sumurbatu dinilai belum pernah menerima alokasi uang bau dari Pemerintah Kota Bekasi.
”Pemkot Bekasi harus berlaku adil dan tidak tebang pilih. Pak Wali Kota perlu ingat, uang bau yang diterima warga Bantargebang itu berasal dari Pemprov DKI Jakarta atas pemanfaatan lahan. Sementara untuk TPA Sumurbatu yang mengelola sampah lokal Kota Bekasi sendiri, Pemkot Bekasi belum memberikan kompensasi serupa sejak beroperasi puluhan tahun lalu,” ujar Bagong.
Ia menegaskan bahwa dampak pencemaran lingkungan dan ancaman kesehatan yang ditanggung warga di kawasan Sumurbatu relatif sama beratnya dengan warga Bantargebang. Sudah sepantasnya Pemkot Bekasi memenuhi kewajibannya untuk merumuskan kebijakan kompensasi yang setara bagi warga terdampak TPA Sumurbatu.
KPNas dan YPLHPI mendesak Pemkot Bekasi untuk segera mengevaluasi rantai birokrasi distribusi dana KDN Bantargebang agar dapat dicairkan tepat waktu setiap triwulan. Pemkot Bekasi diharapkan tidak membiarkan hak-hak dasar masyarakat terdampak terabaikan di tengah ancaman ekologis yang kian masif. (Red)
