Pukul Meja Demi Harga Diri Bangsa, Ketika Aturan Republik Dilecehkan Perusahaan Asing

Cybernews.my.id//JAKARTA ______ Sebuah ketegangan membuncah dalam rapat gabungan yang dihadiri DPD, Bappenas, dan Bank Indonesia saat membahas RUU APBN 2027. Di tengah pemaparannya, Purbaya Yudhi Sadewa tak mampu lagi menahan amarah. Tangan kanannya melayang, memukul meja rapat dengan keras.
​Banyak pihak yang menyaksikan cuplikan video tersebut mulanya berfokus pada gestur emosional sang pejabat. Namun, di balik dentuman meja rapat tersebut, tersimpan kegeraman mendalam atas harga diri bangsa yang dilecehkan.
​Akar kemarahan Purbaya bermula dari temuan praktik kecurangan sebuah perusahaan asing asal China yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan penyedia baja dan berbagai produk industri tersebut menjalankan transaksi secara cash basis—berjual beli secara tunai tanpa mencatatkan transaksi ke dalam sistem perpajakan resmi.
​Akibat modus jual-putus tanpa menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini, potensi kerugian kas negara dari satu perusahaan saja diperkirakan mencapai Rp4 triliun per tahun.
​Namun, bukan sekadar kehilangan angka triliun rupiah yang memicu kemarahan mendalam. Purbaya mengungkapkan bahwa pihak perusahaan asing tersebut secara terang-terangan meremehkan hukum dan otoritas Indonesia. Mereka berani menyebut bahwa mematuhi aturan di Republik ini adalah hal yang sia-sia, sebab segala pelanggaran diyakini bisa diselesaikan cukup dengan “membayar orang”.
​”Saya merasa dihina,” ujar Purbaya dengan nada tinggi saat menceritakan kalimat bernada pelecehan hukum tersebut. Dengan tatapan tajam dan gestur memukul meja, ia menegaskan sikap kompromi negara: “Saya akan sikat. Tidak ada toleransi!”
​Kejadian ini memberikan tiga catatan edukatif penting bagi publik:
​Pajak Adalah Harga Diri Bangsa
Perusahaan asing menikmati fasilitas infrastruktur, listrik, hingga tenaga kerja di Indonesia. Ketika mereka menolak membayar PPN dan menghina aturan lokal, yang dirugikan adalah masyarakat luas. Potensi PPN Rp4 triliun tersebut sejatinya dapat dialokasikan untuk pembangunan ribuan sekolah hingga fasilitas beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Ketegasan ini lahir dari kepedulian atas kedaulatan negara.
​Menghindari Pajak Bukan Kebanggaan
Praktik cash basis ilegal untuk mengakali pajak merupakan contoh nyata tindakan egois yang merugikan publik. Ketika kas negara tergerus akibat kebocoran pajak, dampaknya akan kembali ke masyarakat berupa pemotongan subsidi hingga kenaikan harga kebutuhan. Kepatuhan pajak bukan bentuk ketakutan pada aparat, melainkan komitmen gotong royong nasional.
​Sikap Tegas pada Forum yang Tepat
Kemarahan yang ditunjukkan Purbaya disampaikan dalam forum resmi kenegaraan dengan basis data yang valid. Pukulan meja hadir sebagai simbol ketegasan sikap, bukan bentuk kekerasan tanpa arah. Ini menjadi pelajaran penting untuk menyelesaikan persoalan secara bermartabat melalui jalur kelembagaan yang sah.
​Sore hari setelah rapat tersebut berlangsung, jabatan Purbaya berakhir melalui satu panggilan telepon. Meski masa tugasnya usai, ketegasannya dalam membela kehormatan hukum Indonesia dari pelecehan pihak asing mencatatkan pesan kuat: jabatan dapat usai dalam hitungan detik, tetapi keberanian membela kedaulatan negara akan terus diingat. Kamis (17/9/2026)
-Red-