CYBERNEWS.MY.ID,JAKARTA _____ Persoalan sampah DKI Jakarta kembali menjadi sorotan tajam dalam Dialog Kebijakan bertajuk “Memperkuat Tata Kelola Persampahan di Jakarta Berbasis Data dan Partisipasi Publik” yang diselenggarakan oleh LP3ES bersama WALHI Jakarta di Erian Hotel, Jakarta.Rabu (28/10/2026)
Dalam forum tersebut, pengelolaan sampah Jakarta dinilai membutuhkan transparansi data yang akurat serta pola kolaborasi yang dinamis dan produktif dari hulu hingga hilir.
Pengurus Sahabat Persada Alam (SPA) sekaligus Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Bagong Suyoto, yang hadir sebagai penanggap, mengapresiasi langkah LP3ES dan WALHI Jakarta dalam mengembangkan sistem pengaduan berbasis digital melalui Observatorium Lingkungan Warga. Menurutnya, inovasi ini menjadi instrumen penting untuk memetakan penumpukan sampah, praktik pembakaran terbuka, hingga dampaknya terhadap ekosistem.
Namun, Bagong memberikan catatan kritis terkait ketersediaan data mendasar di lapangan dan konsistensi tata kelola yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Bagong mempertanyakan sejauh mana ketepatan data yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta terkait keterlibatan langsung masyarakat dalam pemilahan sampah.
”Apakah Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta memiliki data valid dan akurat berdasarkan fakta lapangan mengenai kuantitas dan kualitas warga yang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah Jakarta? Bukan sekadar data simulasi,” tegas Bagong.
Ia juga menyoroti efektivitas implementasi Instruksi Gubernur (Ingub) No. 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Bagong mengajukan sejumlah poin krusial yang memerlukan penjelasan terbuka dari Pemprov DKI:
•Elemen Terlibat
Pihak mana saja yang aktif dan sejak kapan mereka berpartisipasi secara konsisten.
•Cakupan Pemilahan
Seberapa besar persentase warga yang benar-benar memilah sampah dari rumah tangga sejak aturan diterbitkan.
•Pemetaan Fasilitas
Sejauh mana DLH DKI telah memetakan kelompok masyarakat, bank sampah, dan TPS3R yang sudah beroperasi secara teratur.
•Partisipasi & Transparansi
Bagaimana mekanisme penyusunan kebijakan yang melibatkan publik serta jaminan terciptanya iklim tata kelola yang baik (good governance).
Data menunjukkan produksi sampah Jakarta mencapai sekitar 9.000 ton per hari atau 3,28 juta ton per tahun. Dengan sumber terbesar berasal dari permukiman (57%), fasilitas publik (16%), pasar tradisional (14%), perniagaan (8%), dan kawasan industri (5%), peran aktif rumah tangga menjadi kunci utama.
Guna menghentikan praktik open dumping di TPST Bantargebang, Pemprov DKI melakukan pembatasan pengiriman sampah dari 1.300 rit menjadi 760 rit per hari, sehingga volume sampah yang terbuang sempat berkurang menjadi sekitar 5.300 ton per hari dari sebelumnya 7.800 ton per hari.
Namun, Bagong mengungkapkan bahwa kebijakan pembatasan jadwal pengangkutan—yang diubah dari harian menjadi 2–3 kali seminggu—memicu dampak turunan di lapangan.
Berdasarkan penelusuran pada akhir Oktober 2026, terjadi penumpukan sampah di berbagai depo, penampungan sementara, hingga titik-titik lokasi seperti TPS Waduk Cincin Papanggo, Rusunawa Tambora, Pasar Induk Kramat Jati, pesisir Muara Angke, RTH Penjaringan, TPS Waduk Pluit, kawasan Pasar Minggu, hingga TPST Rawajati.
Menurut Bagong, anggaran pengelolaan sampah Jakarta yang mencapai sekitar 3% dari total APBD (berkisar Rp80–90 triliun per tahun) seharusnya mampu menghadirkan tata kelola yang ideal. Ia mengingatkan agar sektor pengelolaan sampah bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang memicu petaka ekologis.
Untuk mengatasi persoalan sistemik ini, Bagong menekankan pentingnya penerapan prinsip collaborative governance dalam pengelolaan domain publik, yang mencakup:
1.Inisiatif berkelanjutan dari lembaga publik.
2.Pelibatan aktif aktor non-pemerintah secara langsung.
Formulasi kebijakan yang dirancang bersama secara kolektif.
Musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan.
Ia berharap Pemprov DKI Jakarta tidak hanya fokus pada penyediaan sarana fisik—seperti empat jenis tempat sampah (organik, anorganik, residu, dan B3 rumah tangga) serta fasilitas TPS3R berteknologi—tetapi juga merangkul seluruh elemen masyarakat, pemulung, dan pelapak secara konstruktif demi menciptakan ruang hidup yang sehat dan berkelanjutan.(Red)
