Cybernews.my.id\\Cilacap _______ Proyek Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Tipar di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, kembali mendulang sorotan tajam. Proyek bernilai fantastis di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Kementerian Pekerjaan Umum tersebut dinilai tidak profesional, terkesan asal jadi, dan diduga menjadi ajang mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.
Ketua DPD Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Jawa Tengah, Hadi Try Wasisto R, mengungkapkan bahwasanya temuan di lapangan menunjukkan banyaknya ketidaksesuaian pekerjaan dengan kebutuhan dasar masyarakat setempat, khususnya para petani di Dusun Karag, Desa Gentasari.
”Setelah kami melakukan cek dan recheck serta investigasi di lapangan, ternyata banyak petani yang mengeluhkan bahwa normalisasi hanya dikerjakan di spot-spot tertentu. Pekerjaan ini jauh dari harapan masyarakat,” ujar Hadi saat memantau lokasi proyek, Minggu (27/9/2026).
•Transparansi Minim dan Dugaan Mark-Up
Sebagaimana diketahui, wilayah Dusun Karag dan sekitarnya saban tahun langganan terendam banjir saat musim hujan akibat permukaan Kali Tipar yang lebih tinggi dibanding area persawahan. Kondisi tersebut menyebabkan ratusan hektar sawah terendam hingga gagal panen yang memicu kerugian besar bagi petani.
Namun, alih-alih menyelesaikan masalah inti, pelaksanaan proyek senilai kurang lebih Rp63 miliar tersebut justru diwarnai sederet indikasi pelanggaran transparansi dan teknis:
-Papan Proyek Tidak Transparan
Tidak mencantumkan besaran anggaran secara jelas kepada publik.
-Kualitas Pekerjaan Buruk
Hasil pekerjaan ready mix terlihat kasar dan disinyalir tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
-Salah Sasaran Normalisasi
Area yang seharusnya diprioritaskan untuk pencegahan banjir utama justru terabaikan, sementara aliran sungai lain yang dikerjakan.
-Lemahnya Pengawasan
Konsultan pengawas diduga ‘tutup mata dan telinga’, sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari BBWS dinilai tidak menjalankan fungsi kontrolnya secara optimal.
“Sangat disayangkan, anggaran negara senilai Rp63 miliar ini terkesan salah sasaran. Bahkan oknum berinisial NW dari DPR RI yang memotori proyek ini juga dinilai sangat minim melakukan pengawasan,” tegas Hadi.
Persoalan tak berhenti di situ. FWJI Jateng juga menyoroti pembangunan dua embung di Desa Kedaung dan Desa Sikampuh yang berpotensi memicu masalah hukum baru.
Lahan yang dijadikan lokasi pembangunan embung tersebut disinyalir masih berstatus zona hijau atau kawasan ketahanan pangan, serta belum mengantongi izin resmi dari kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian.
Saat ditinjau di lokasi, pengerjaan embung tersebut diketahui telah mangkrak dan tidak ada aktivitas pekerja selama dua pekan terakhir.
Di sisi lain, dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa berinisial War turut mengemuka
Oknum Kades tersebut diduga memanfaatkan proyek tanah pengerukan embung untuk pengurugan lapangan bola desa dengan mengambil keuntungan pribadi yang signifikan.
”Berdasarkan informasi yang kami himpun, oknum kades tersebut diduga memotong alokasi biaya pengangkutan. Dari nominal Rp110.000 per truk, sopir hanya dibayar Rp80.000. Jika ada 1.000 armada truk, keuntungan pribadi yang masuk bisa mencapai Rp30 juta hanya dalam hitungan hari, itu baru dari satu item pengerjaan,” beber Hadi.
Atas temuan dan keluhan masyarakat ini, pihak FWJI Jateng mendesak aparat penegak hukum serta instansi pengawas terkait untuk segera turun tangan mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran dan teknis pada proyek Pengendali Banjir Sungai Tipar tersebut.(Red)
