Penataan TPST Bantargebang, Transporter dan Sampah Horeka Jakarta Oleh Bagong Suyoto Aktivis Lingkungan Hidup dan Ketua Koalisi Persampahan Nasional

‎Cybernews.my.id\\ BEKASI _____ Pencemaran gas metana (CH4) dan CO2, mikroplastik, leachate makin massif mengalir ke Asem berasal dari TPST Bantargebang, TPA dan IPLT Sumurbatu, dan pabrik-pabrik daur ulang sangat menghantui warga sekitar! Seberapa efektif Pemerintah Provinsi DKI membenahi TPST, transporter sampah hotel, restouran, kafe (Horeka), mall, gedung perkantor yang membuang sampahnya ke tempat pembuangan (TPS) liar?
‎
‎Saat ini produksi sampah Jakarta lebih 9.000 ton per hari. Jumlah timbulan sangat besar, setara dengan empat atau lima kota metropolitan. Setara dengan sampah negara Singapore. Sampah tersebut belum terpilah dari sumber, sehingga mempersulit pengolahan berikut, timbulkan kontaminasi dari berbagai jenis sampah, memperbesar biaya pengelolaan, mempercepat TPST penuh.
‎
‎Mayoritas sampah Jakarta adalah sampah makanan dan plastik. Sumber sampah itu dari pemukiman (rumah tangga) sekitar 57%, fasilitas publik 16%, pasar tradisional 14%, perniagaan 8%, dan kawasan industri 5%. Dalam konteks tersebut belum diperoleh data berapa kuantitas sampah Horeka, mall, gedung perkantoran.
‎
‎Sampah Horeka juga menjadi masalah tersendiri karena belum terpilah di sumber. Sampah Horeka, terutama sampah makanan dan plastik kresek, sachet, multilayer dibuang ke TPS liar. Ada 73 perusahaan pengangkut sampah Horeka, mall, gedung-gedung perkantoran, mestinya membuang sampahnya ke TPST Bantargebang.
‎
‎Persoalan Sampah Horeka dan Transporter
‎
‎Pada Kamis, 13 Agustus 2026, DLH DKI Jakarta memanggil 4 perusahaan, yaitu: PT Mapanji Kamila Graha, PT Samhana Indah, PT Arie Karya Utama dan PT Pradana Sukses Prima. Pemanggilan ini berkaitan dengan TPS liar di Nagrak Cilincing Jakarta Utara. Perusahaan tersebut telah melanggar ijin yang diberikan.
‎
‎Lalu, dikenakan uang paksa masing-masing sekitar Rp 10 juta. Hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (1) Perda No. 3 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2019.
‎
‎Selanjutnya, Dinas LH DKI Jakarta memanggil enam perusahaan transporter, yakni CV Wira Satria Mandiri, CV Al Ihsaniah, PT Hino Karya Mandiri, CV Super Steel Tiga Bersaudara, PT Cuan Internasional Group, dan PT Jangjo Teknologi Indonesia. Mereka diketahui menggunakan kendaraan operasional yang tidak tercantum dalam izin untuk mengangkut sampah dari perusahaan pengguna jasa.
‎
‎Persoalan yang menjerat perusahaan-perusahaan tersebut juga berkaitan dengan pembuangan sampah di TPS liar di Koja Jakarta Utara. Dampaknya menimbulkan bau busuk, belatung, lalat dan mencemari lingkungan hidup dan ancaman kesehatan warga.
‎
‎Keenam perusahaan diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran. Jika kembali melanggar akan diberi tindakan lanjutan sampah pencambutan ijin. Mereka pun dikenakan uang paksa Rp 10 juta.
‎
‎Sayangnya, mereka melakukan pencemaran lingkungan dan ancaman kesehatan warga, tetapi dianggap biasa saja. Siapa yang harus bertanggungjawab memulihkan pencemaran itu?
‎
‎Mestinya perusahaan-perusahaan yang membuang sampah ke TPS ilegal mendapat sanksi hukum sangat berat. Persoalan pencemaran dan kerusakan serta pemulihan lingkungan hidup tidak disentuh sama sekali. Khususnya Pasal 98-99 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 29 UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah).
‎
‎Kasus pengelola TPS liar di beberapa tempat dikenai hukuman penjara 4-5 tahun dan denda Rp 3-4 miliar. Contoh pengelola TPS di Kali CBL Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; Kasus TPS liar di Tangerang, Kasus TPS liar Limo Depok.
‎
‎Penataan Sampah Horeka
‎
‎Pemprov DKI Jakarta melakukan pembinaan dan penataan pengelolaan sampah; pemilahan dan pengolahan dari sumber. Pun penataan terhadap pengelola sampah Horeka. Hal ini sejalan dengan penataan TPST Bantargebang dari metode open dumping menuju controlled landfill.
‎
‎Dalam upaya itu Kepala Dinas LH Provinsi DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin mengundang seluruh perusahaan pengelola sampah Horeka pada Jumat, 31 Juli 2026 di Wisma Staco Casablanca, Jakarta Selatan. Acaranya “Sosialisasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021”.
‎
‎Latar belakang agenda tersebut, pertama, menindaklanjuti surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup No. P.665/A/PLB.2.3/03/2026 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia tentang Arahan Percepatan Penataan TPA dan Penerapan Operasional TPA Controlled/Sanitary landfill.
‎
‎Kedua, surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup No. P.687/A/PLB.32/03/2026 tanggal 13 Maret 2026 kepada Gubernur dan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Arahan Tindak Lanjut Penanganan TPST Bantargebang Pasca Longsor serta arahan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengelola Lingkungan Hidup tanggal 6 April 2026 tentang Pelaksanaan Penghentian Praktik Open Dumping di TPS Bantargebang.
‎
‎Pasca longsor menewaskan 7 orang pada 8 Maret 2026, pengelola TPST Bantargebang semakin ketat. Kegiatan pemulung diawasi dan tidak boleh sembarangan mengais sampah di zona yang dilarang, menaruh hasil pungutan tak boleh sembarangan dan lama, merokok, dan lainnya.
‎
‎Selanjutnya, ada pengurangan sampah yang kian tampak hasilnya. Sebelum ada pembatasan kebijakan dan buang residu per 1 Agustus 2026, sampah yang dibuang ke TPST Bantargebang kisaran 7.800 per hari. Setelah ada kebijakan gubernur DKI Jakarta, sekarang per 24 September 2026 sampah yang dibuang ke TPST sekitar 5.300 ton per hari. Beberapa bulan ke depan targetnya 50% dari 7.800 ton per hari.
‎
‎Pengurangan pembuangan sampah hingga 50% berimplikasi serius pada penerimaan dana kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta ke Kota Bekasi. Penurunnya sekitar Rp 198 miliar. Kalangan DPRD dan Pemkot Bekasi kaget, dan DPRD membuat Pansus. Sebetulnya, siapa yang selama ini paling banyak makan uang kompensai sampah itu, sementara uang bau yang diterima warga sekitar TPST kuantitasnya kecil?!
‎
‎Selain itu, Dinas LH DKI Jakarta sedang membenahi TPST Bantargebang, dari model open dumping menuju controlled landfill. Zona I dan II sudah tampak tertata rapi, mungkin selanjutnya dilakukan cover-soil.
‎
‎Sayangnya, nyaris semua zona TPST sudah overload, kritis. Lihat gunung sampah di Kepala Burung, zona III, Zona II, zona IV. Sampah yang dibuang ke TPST Bantargebang masih cukup banyak, sementara yang diolah relatif sedikit. Plant dan teknologi pengolahan sampah yang ada bagaikan ornament penyenang hati atasan.
‎
‎Membina Transporter Sampah
‎
‎Dinas LH Provinsi DKI Jakarta intensif melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakkan hukum terhadap puluhan perusahaan swasta pengangkut sampah. Sebab, banyak yang masih melakukan pelanggaran, tidak sesuai dengan ijinnya.
‎
‎Kesalahan yang ditemukan di lapangan. Pertama, kendaraan yang dipakai tidak ada ijin dari Dinas LH Jakarta. Misal, peursahaan punya 20 drump truck, yang ada ijinnya hanya 3-4 dump truck dan harus membuang sampahnya ke TPST Bantargebang. Juga tahun kendaraan di bawah tahun 2021/2020.
‎
‎Kesalahan berikutnya, mayoritas dump truck itu membuang sampahnya ke TPS liar. Letak TPS liar itu di dalam dan luar wilayah Jakarta. Boleh jadi TPS liar itu ada di wilayah Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Tangerang dan lainnya.
‎
‎Kesalahan yang paling fatal, ada diantara dump truck itu dipakai untuk membuang limbah medis di pinggiran TPST Bantargebang. Limbah medis itu berasal dari Jakarta. Mengapa pihak rumah sakit bekerja sama dengan perusahaan transporter sampah Horeka mengangkut sampah medis dan membuangnya ke TPS liar? Dump truck itu dimiliki oleh salah satu atau beberapa perusahaan di bawah ini.
‎
‎Kasus ini menjadi temuan Gakkum Dinas LH Kota Bekasi seminggu lalu. Pada 22 September 2026 Gakkum tersebut memanggil pemilik lahan, salah satu pengelolanya mengakuinya. Kasus ini merupakan pelanggaran serius. Setelah dilacak, limbah medis itu berasal dari RS “PEL …”, nama ini sangat terkenal di Jakarta Utara.
‎Sebanyak 73 perusahaan pengakut sampah Horeka, berbentuk badan hukum CV dan PT, diantaranya: 1. CV. Al Ihsaniah, 2. CV. Arindo Mandiri Sejahtera, 3. CV. Berkah Restu Mandiri, 4. CV. Bumi Baru Berkelanjutan, 5. CV. Great Blessing Family, 6. CV. Hino Karya Mandiri, 7. CV. Indamil Setia Hutama, 8. CV. Kencana Agung, 9. CV. Martha Jaya, 10. CV. Pandawa Mandiri, 11. CV. Puji S. 12. CV. Sababalik Pratama, 13. CV. Saepul Putra Sawargi, 14. CV. Sembilan Daya Guna, 15. CV. Shinsya Maju,
‎
‎16. CV. Sido Mulyo. 17. CV. Super Steel Tiga Bersaudara, 18. CV. Teguh Abadi Mandiri, 19. CV. Tiga Bersaudara Baru, 20. CV. Wira Satria Mandiri, 21. Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, 22. PT. Alfarabi Hasma Batavia, 23. PT. Anyar Indah, 24. PT. Arie Karya Utama, 25. PT. Arshaka Karya Mandiri, 26. PT. Arta Mulia Berkarya, 27. PT. Arta Mulia Persada, 28. PT. Artapura Kurnia Abadi, 29. PT. Astro Niaga Jaya, 30. PT. Barona Abadi.
‎
‎Selanjutnya, 31. PT. Berkah Pelita Muda, 32. PT. Bumi Jagat Lestari, 33. PT. Capri Nusa Raya, 34. PT. Cuan International Group, 35. PT. Difa Pratama Mandiri, 36. PT. Demen Resik Utama, 37. PT. Fino Jaya Mandiri, 38. PT. Ganda Mady Indotama, 39. PT. Gladi Bersih Lancar, 40. PT. Great Blessing Family, 41. PT. Hamuga Mitra Sinergi, 42. PT. Jangjo Teknologi Indonesia, 43. PT. Jansen Pramesthy Abadi, 44. PT. Jaya Waste Indonesia,
‎
‎45. PT. Karia Wijaya Abadi, 46. PT. Kartika Citra Nusantara, 47. PT. Khazanah Hijau Indonesia, 48. PT. Krisna Sugiharta Jaya, 49. PT. Kusuma Abadi, 50. PT. Malaka Mulia Mandiri. 51. PT. Mapanji Kamila Graha, 52. PT. Megah Gemilang Group, 53. PT. Metamorfosa Untuk Indonesia, 54. PT. Metro Klina Intranusa, 55. PT. Mitra Karunia Indah, 56. PT. Mutiara Firdaus Tiurma, 57. PT. Pintu Madura Kuning, 58. PT. Pradana Sukses Prima.
‎
‎59. PT. Primanru Jaya, 60. PT. Putra Mulya Pratama, 61. PT. Putri Adinda Cahaya, 62. PT. Rahfira Bunda, 63. PT. Reksa Wijaya Mandiri, 64. PT. Rengganis Prima Gemilang, 65. PT. Rizki Inti Cemerlang, 66. PT. Samhana Indah, 67. PT. Samoa Bersaudara Abadi, 68. PT. Sinar Berdikari Cemerlang Idaman, 69. PT. Solusi Asri Lestari, 70. PT. Sri Mulia Utama, 71. PT. Stelesviaslav Jaya Mandiri, 72. PT. Wasteforchange Alam, Indonesia, 73. PT. Zemi Anugrah Jaya.
‎
‎Dinas LH DKI Jakarta membuat dan menerapkan kebijakan baru terhadap para pengelola sampah Heroka. Pertama, bahwa mereka harus melakukan aktivitas sesuai dengan ijin yang diberikan.
‎
‎Kedua, sekarang semua perusahan swasta yang diberikan ijin pengangkutan harus memiliki tempat pemilahan sampah di wilayah Jakarta. Lokasi pemilahan sampah sesuai dengan wilayah yang diberikan ijin oleh Suku Dinas LH DKI Jakarta. Selanjutnya, residunya harus dibuang ke TPST Bantargebang. Di sini TPST jadi andalan penampungan residu yang menjijikan!

‎
‎Dalam jangka pendek dan menengah urusan pemilahan sampah di wilayah Jakarta, penataan pengelola sampah Horeka dan pembenahan TPST Bantargebang belum akan tuntas. Masih banyak masalah yang harus diselesaikan dari akarnya. Senin (28/9/2026)