Cybernews.my.id\\KOTA BEKASI ___ Kerusakan mesin yang berulang, ketiadaan aliran air, hingga minimnya transparansi pengerjaan memicu gelombang kritik terhadap proyek infrastruktur di kawasan penyangga sampah ibu kota.
Pengamat Sosial Keagamaan sekaligus Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) Bagong Suyoto, mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap enam titik proyek sumur artesis di sekitar TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu.
Langkah audit ini dinilai krusial untuk memastikan penggunaan dana hibah bernilai miliaran rupiah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar-benar tepat sasaran, memenuhi spesifikasi teknis, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang selama ini berdampingan dengan tumpukan sampah.
Sorotan tajam tidak hanya tertuju pada kegagalan teknis mesin pompa. Pria yang konsisten mengawal isu lingkungan dan sosial kemasyarakatan di Bantargebang ini mempertanyakan kualitas pengerjaan pengeboran, kapasitas peralatan, efektivitas jaringan distribusi, hingga kejelasan alokasi biaya pemeliharaan.
“Patut diduga kualitas mesin-mesin yang digunakan rendah sehingga rentan rusak. Seperti kasus sumur artesis di wilayah RT 004/RW 003 Kelurahan Sumurbatu, posisinya sangat dekat dengan area pembuangan sampah. Kami menduga kuat pengerjaan kemarin dilakukan tanpa studi kelayakan yang matang mengenai lokasi ideal pembuatan sumur artesis,” ujar Bagong Suyoto saat ditemui di Bekasi, Selasa (13/10/2026).
Menurut Bagong, pemeriksaan objektif harus segera dilakukan untuk mengurai akar masalah terhentinya pasokan air bersih. Pemerintah perlu membedah apakah gangguan tersebut murni karena kelemahan peralatan, kekeliruan pelaksanaan pengerjaan, kelalaian pemeliharaan, atau faktor teknis hidrogeologi lainnya.
Kedalaman Pengeboran dan Spesifikasi Mesin Dipertanyakan
Bagong membeberkan sejumlah kejanggalan yang memerlukan verifikasi uji petik di lapangan serta penelusuran dokumen perencanaan proyek. Salah satu poin utama yang menjadi persoalan adalah kedalaman pengeboran.
Di tengah masyarakat, berkembang informasi bahwa sumur artesis ideal di kawasan padat cemaran sampah seharusnya memiliki kedalaman lebih dari 100 meter hingga 150 meter guna menembus akuifer bersih. Namun, kepastian angka tersebut masih membutuhkan pembuktian dokumen kontrak resmi.
“Pemerintah Kota Bekasi harus membuka dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis (spektek) secara transparan untuk dibandingkan langsung dengan kondisi aktual di lapangan. Harus dipastikan apakah kedalaman pengeboran sudah sesuai desain, mempertimbangkan kondisi hidrogeologi setempat, dan benar-benar berorientasi pada pemenuhan air bersih layak konsumsi,” tegasnya.
Selain itu, Bagong menyoroti adanya dugaan pengerjaan rekayasa berupa pendalaman sumur artesis lama, seperti yang berada di dekat Kantor Kelurahan Sumurbatu.
Klarifikasi atas dugaan tersebut hanya bisa dibuktikan lewat audit fisik dan administrasi—mulai dari dokumen kontrak, gambar perencanaan, berita acara serah terima pengerjaan, hingga hasil pemeriksaan laboratorium.
Hal ini penting untuk mencegah adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang dicairkan dengan volume pekerjaan aktual di lapangan.
Kapasitas pompa dan daya tahan mesin saat beroperasi terus-menerus turut dipertanyakan. Kerusakan yang berulang kali terjadi mengindikasikan adanya ketidaksesuaian spesifikasi peralatan yang dibeli.
Ketimpangan perencanaan semakin terlihat di wilayah RT 004/RW 004 Kelurahan Sumurbatu. Di lokasi ini, ditemukan dua titik sumur artesis yang dibangun hanya berjarak sekitar 50 meter untuk melayani kebutuhan air bagi tiga hingga empat RT.
Penempatan fasilitas yang terlampau berdekatan ini memicu pertanyaan mendasar mengenai dasar kajian teknis penentuan lokasi, perhitungan debit air, hingga proyeksi cakupan sambungan rumah (SR).
“Pemerintah wajib menjelaskan rasionalisasi penempatan dua sumur yang saling berdekatan tersebut. Apakah sudah melalui kajian geolistrik dan kebutuhan masyarakat, atau sekadar formalidad penyerapan anggaran? Jika debit air cukup tetapi warga tak kebagian, jaringan distribusinya yang bermasalah. Namun jika debit airnya kurang, berarti sejak awal perencanaan dan desain instalasinya sudah gagal,” cecar Bagong.
Tanpa adanya keterbukaan data mengenai kapasitas produksi air dan daftar penerima manfaat, publik sulit meyakini bahwa anggaran miliaran rupiah dari DKI Jakarta telah dikelola secara akuntabel.
Akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang sangat vital, terutama bagi warga TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu yang air tanah dangkalnya telah tercemar lindi.
“Program sumur artesis ini dibiayai anggaran miliaran rupiah dari bantuan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Sungguh ironis ketika warga yang setiap hari terdampak bau dan cemaran sampah justru harus kebingungan mencari air bersih saat mesin sumur bantuan ini mati total,” kata Bagong.
Ketika instalasi mogok beroperasi, warga terpaksa membeli air eceran atau mencari sumber air alternatif yang membutuhkan biaya tambahan. Ketidakpastian makin diperparah oleh ketiadaan sistem informasi dari pengelola terkait jadwal perbaikan maupun estimasi waktu pemulihan fasilitas.
Seorang warga Sumurbatu yang enggan disebutkan namanya menumpahkan kekecewaannya atas lambatnya respons petugas.
“Kalau mesin rusak, warga seharusnya segera diberi tahu. Jangan biarkan masyarakat menunggu keran mengalir tanpa kejelasan kapan air bisa menyala kembali,” keluhnya.
Atas rentetan masalah ini, Bagong Suyoto menegaskan bahwa Pemkot Bekasi tidak boleh sekadar melakukan perbaikan mesin secara parsial. Audit harus dilakukan dari hulu ke hilir—mencakup aspek teknis, keuangan, administrasi, dan dampak lingkungan.
Dari aspek teknis, pengujian wajib mencakup pengukuran ulang kedalaman sumur, uji debit air (pumping test), kapasitas dan merek pompa, hingga kualitas jaringan pipa distribusi ke rumah warga.
Dari aspek keuangan dan administrasi, tim audit independen perlu meneliti Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti pengadaan barang, berita acara pengerjaan, serta alokasi dana perawatan.
Dari aspek lingkungan, pengujian kualitas air secara berkala di laboratorium terakreditasi mutlak dilakukan guna menjamin air dari sumur artesis bebas dari kontaminasi zat berbahaya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa keluhan masyarakat ini sebenarnya telah sampai ke telinga pejabat teknis. Seorang sumber internal di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi membenarkan bahwa masalah ini sudah dilaporkan ke tingkat pimpinan.
“Saya sudah menyampaikan persoalan enam sumur artesis ini ke Kabid Perumahan dan Permukiman,” ujar sumber tersebut singkat.
Namun, penyampaian laporan internal dinilai jauh dari cukup. Publik mendesak Kepala Disperkimtan Kota Bekasi beserta Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk memberikan penjelasan resmi secara terbuka mengenai evaluasi pengerjaan, riwayat kerusakan, dan langkah konkrit penanganan krisis air di Bantargebang.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi resmi yang dilayangkan kepada Disperkimtan Kota Bekasi maupun Wali Kota Bekasi Tri Adhianto belum mendapatkan jawaban.
Bagi warga Bantargebang dan Sumurbatu, keberadaan sumur artesis bukan sekadar proyek fisik biasa, melainkan pertaruhan kualitas hidup dan kesehatan. Audit transparan menjadi satu-satunya jalan untuk membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat terdampak pembangunan.(Red)
