​Marak Penagihan Utang Pakai Intimidasi, Pengamat: Menagih Hak Perdata, Kekerasan Itu Pidana!

‎CYBERNEWS.MY.ID, BEKASI ___ Maraknya praktik penagihan utang yang diwarnai ancaman, intimidasi, hingga kekerasan fisik maupun verbal oleh oknum bank plecit, rentenir, serta koperasi harian dan mingguan terus menjadi sorotan di tengah masyarakat. Fenomena penagihan sadis ini dinilai telah memicu rasa takut dan kecemasan mendalam bagi para debitur yang tengah mengalami kesulitan finansial.
‎
Menanggapi fenomena tersebut, Pengamat Sosial Keagamaan, Bagong Suyoto, memberikan penegasan hukum dan etika terkait batas-batas penagihan utang. Menurutnya, meskipun menagih utang merupakan hak kreditur, tindakan yang disertai ancaman dan kekerasan jelas merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Ia menekankan bahwa permasalahan ini harus dipandang secara komprehensif, tidak hanya dari kacamata hukum positif, tetapi juga dari nilai-nilai moral dan keagamaan.
‎
‎​‎​Bagong menjelaskan bahwa ketidakpahaman masyarakat terhadap batasan hukum sering kali dimanfaatkan oleh oknum penagih utang untuk melakukan penekanan. Padahal, terdapat batas tegas antara hak menagih dengan perbuatan kriminal di Indonesia:
‎•Menagih Utang Adalah Hak Perdata
Pihak kreditur—termasuk rentenir atau koperasi—memiliki hak hukum untuk menagih pembayaran sesuai perjanjian bersama, baik tertulis maupun lisan. Hal ini berlandaskan pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
‎•Keterlambatan Bayar Bukan Pidana
Ketidakmampuan atau keterlambatan melunasi utang tidak dapat dipidanakan selama tidak ada niat jahat (mens rea) atau unsur penipuan sejak awal perjanjian dibuat. Penyelesaian keterlambatan utang murni merupakan ranah perdata.
‎•Intimidasi dan Kekerasan Adalah Pidana Apabila proses penagihan melibatkan tindakan mengancam keselamatan, meneror, merusak barang, atau melakukan kekerasan fisik maupun psikis, maka tindakan penagih tersebut secara otomatis bergeser menjadi tindak pidana.
‎
‎​‎​Dari sudut pandang sosial keagamaan, Bagong Suyoto menilai praktik bank plecit dan penagihan dengan kekerasan sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta ajaran agama:
‎
1.‎​Toleransi dan Kelapangan Hati
Dalam ajaran agama, khususnya Islam, memberikan penangguhan waktu atau keringanan kepada pihak yang kesulitan finansial merupakan perbuatan terpuji. Penagihan berkarakter keras mencerminkan hilangnya empati.
‎
‎​2.Bahaya Riba dan Eksploitasi
Sistem bunga berbunga yang sangat tinggi pada bank plecit dan rentenir dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi (riba) yang merusak tatanan sosial serta memperlebar jurang kemiskinan.
‎
‎​3.Menjaga Martabat Manusia
Setiap individu berhak dihormati harga dirinya. Aksi meneror, mempermalukan di depan umum, atau mengancam keselamatan jelas melanggar martabat manusia yang dijunjung tinggi oleh agama dan norma sosial.
‎
‎​‎​Penagih utang yang melanggar hukum tidak lagi terlindungi oleh statusnya sebagai kreditur. Oknum penagih yang terbukti melakukan kekerasan atau intimidasi dapat dijerat pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KUHPerdata:
‎
‎-‎Pasal 448 UU No. 1/2023 (KUHP)
‎Menjerat perbuatan pemaksaan secara melawan hukum yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.
‎
‎-Pasal 449 UU No. 1/2023 (KUHP)
‎Menjerat tindakan pengancaman, termasuk ancaman terhadap nyawa atau penganiayaan berat.
‎
‎-Pasal 482 UU No. 1/2023 (KUHP)
‎‎Menjerat tindakan pemerasan apabila terdapat pemaksaan untuk menyerahkan barang atau keuntungan secara melawan hukum.
‎
‎-Pasal 1365 KUHPerdata
‎‎Dasar hukum bagi korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian.
‎
‎​Sebagai langkah preventif dan perlindungan diri saat menghadapi intimidasi penagih utang, Bagong merincikan lima langkah strategis yang perlu diambil masyarakat:
‎
‎-Simpan Seluruh Bukti
Dokumentasikan dan amankan semua bukti percakapan pesan (chat), rekaman suara, foto, video kejadian, hingga bukti tagihan.
‎
‎​-Catat Rincian Kejadian
Tulis secara detail tanggal, waktu, lokasi, nama atau ciri-ciri penagih, saksi mata di lokasi, serta bentuk ancaman yang disampaikan.
‎
‎​-Minta Identitas Resmi
Minta penagih menunjukkan bukti identitas diri yang sah serta surat tugas resmi yang menjadi dasar penagihan.
‎
-‎​Laporkan ke Kepolisian
Segera buat laporan ke kantor polisi terdekat jika tindakan penagihan sudah mengarah pada pengancaman atau kekerasan.
‎
‎​-Ajukan Pendampingan Hukum
Hubungi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi bantuan hukum untuk mendapatkan perlindungan dan advokasi yang tepat.
‎
Di akhir keterangannya, Bagong Suyoto mengimbau masyarakat untuk tetap bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan kewajiban utangnya. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak takut berhadapan dengan teror oknum penagih. Memiliki utang tidak serta-merta menghilangkan hak-hak dasar warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari aksi kekerasan, pemaksaan, dan perlakuan yang tidak manusiawi.(Red)
Jum’at (23/10/2026)
‎
‎