CYBERNEWS.MY.ID, BEKASI ____ Langkah tegas pemerintah dalam membekukan izin 32 perusahaan serta menetapkan 72 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat apresiasi sekaligus catatan kritis dari kalangan masyarakat sipil. Ketegasan ini dinilai harus menjadi momentum awal untuk membongkar kejahatan ekologis yang berulang secara sistematis.
Ketua AHLI Salam Semesta, Edvin Gunawan, menegaskan bahwa fenomena pengulangan pelanggaran oleh korporasi selama belasan tahun menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di masa lalu. Pihaknya mendukung penuh instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menilai aksi pembakaran lahan sebagai bentuk terorisme lingkungan.
”Praktik perusakan lingkungan ini sudah berlangsung belasan tahun tanpa jera. Ada yang melanggar 3 sampai 4 kali, bahkan ada yang sampai 19 kali melanggar. Kami sepakat dengan arahan tegas Presiden, tidak perlu ada kompromi lagi. Jika sudah 2 kali melanggar, pencabutan izin adalah harga mati,” tegas Ketua AHLI Salam Semesta, Edvin Gunawan.
AHLI Salam Semesta mengapresiasi langkah Kementerian Kehutanan yang baru-baru ini kembali membekukan operasional 6 perusahaan di Kalimantan Tengah, sehingga menambah daftar menjadi total 32 perusahaan di 7 provinsi dengan luas konsesi terdampak mencapai hampir 13.000 hektar.
Edvin menyoroti pentingnya poin paksaan pemerintah dalam melakukan pemulihan ekosistem yang dibebankan kepada korporasi pelanggar. Menurutnya, sanksi administratif berupa pembekuan operasional tidak boleh berhenti sebagai formalitas di atas kertas semata.
”Langkah Kementerian Kehutanan melakukan pembekuan yang disertai paksaan pemulihan ekosistem sudah tepat. Namun, kami dari AHLI Salam Semesta akan mengawal ketat proses pemulihan tersebut agar benar-benar dijalankan di lapangan, bukan sekadar retorika administratif,” ujar Edvin Gunawan.
Terkait langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang telah menetapkan 72 tersangka dari 9 provinsi atas dugaan pembersihan lahan secara sengaja untuk perkebunan, Edvin menilai hal tersebut sebagai sinyal positif. Kendati demikian, ia mendesak agar proses hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan.
*Fokus Penegakan Hukum*
-Sanksi Administratif
Pencabutan izin permanen bagi perusahaan dengan pelanggaran berulang.
-Penegakan Hukum Pidana
Memproses pidana korporasi dan aktor intelektual di balik pembakaran.
-Pemulihan Ekosistem
Transparansi dan pengawasan ketat terhadap kewajiban perbaikan lahan.
“Kami mendukung penuh agar perusahaan-perusahaan ini juga diproses secara pidana jika terindikasi ada kesengajaan. Jangan hanya pekerja lapangan yang dijadikan 72 tersangka, tetapi aktor intelektual dan pengurus korporasi juga harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas terorisme lingkungan ini,” pungkas Edvin Gunawan.(Red)
