CYBERNEWS.MY.ID,KOTA BEKASI ____ Jakarta gagal kelola sampah dan lingkungan hidup di TPST Bantargebang? Dalam kurun waktu 35-37 tahun. Timbulan sampah di TPST sekitar 70-80 juta ton. Penebar gas metana terbesar kedua di dunia, 6,3 juta ton/jam. Jakarta dengan sengaja mencemari dan merusak lingkungan dan menebar penyakit kepada warga sekitar TPST Bantargebang.
Akibat sampah kurang terurus, menggunakan metode open dumping. Bayangkan, megapolitan Jakarta mengelola TPST Bantargebang dengan open dumping? Jelas melanggara Pasal 28H UUD 1945, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 18/2008 tengan Pengelolaan Sampah dan peraturan terkait. Ini bagian dosa-dosa Jakarta terhadap warga Bantargebang.
•Uang Bau Tidak Naik•
Kalangan eksekutif, terutama Walikota Bekasi dan legislatif Kota Bekasi tersenyum riang gembira dapat uang kompensasi Rp 362 miliar, berkat perpanjangan kerjasama pemanfataan TPST Bantargebang. Ada penambahan kas daerah Rp 362 miliar TA 2027. Perpanjangan kerjasama untuk lima tahun ke depan.
Dana kompensasi itu kecil, tidak mencapai angka Rp 400 miliar atau 500 milar. Sementara uang bau busuk itu warga terkena dampak langsung aktivitas TPST Bantargebang tak meningkat, tetap Rp 400 ribu/KK/bln. Sejak 2019 warga minta uang bau dinaikan menjadi Rp 800 ribu-900 ribu/KK/bln. Uang bau itu hanya cukup untuk beli air mineral.
Uang kompensasi, yang popular uang bau itu murni perjuangan rakyat sekitar.
Pada akhir 2001 warga sangat muak sebab pencemaran semakin massif, berbagai penyakit mengancam, konflik horizontal dan vertikal berkelanjutan, sebagian sampah Jakarta dibuang kampung-kampung sekitar TPST Bantargebang. Sampai sekarang praktek TPS liar masih menjamur. Sementara warga hanya menikmati bau busuk menusuk hidung. Warga marah, kemudian melakukan demontrasi, dan ujungnya 26 warga ditahan di Polres Bekasi dan dipindahkan ke Polda Metrojaya.
Gubernur DKI Jakarta pun senang, selama 5 tahun ke depan tak risau mengenai penampung residu permanen. Bantargebang telah menyelamatkan Jakarta dari “darurat sampah”. Jakarta memiliki TPST sejak 1989, dengan luas 108 hektar menjadi 110,3 hektar.
Bagi warga sekitar, sebagian tak ambil pusing dengan perpanjangan itu. Ada juga yang meminta TPST Bantargebang ditutup total. Karena uang kompensasi itu dinilai terlalu kecil tidak sebanding dengan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ancaman kesehatan. Setidaknya ada 20 penyakit utama di sekitar TPST tersebut.
Lihat sekitar per 27 Oktober 2026 gunung-gunung sampah TPST Bantargebang kian tinggi. Semua zona overload. Sebagian dilapisi geomembrant dan ada yang diurug sampah lagi. Karena kondisnya suda sangat kritis. Kenapa berulang kali sampah TPST longsor?
•Jakarta Gagal Olah Sampah•
TPST Bantargebang punya beberapa teknologi pengolah sampah, seperti insinerasi PLTSa Merah Putih dan LM dan RDF (Landfill Mining and Refuse derived fuel). Sayangnya, kapasitas olah sampah relative sangat kecil, diperkirakan 15-20% dari total sampah yang dibuang di sini, 7.500-7.800 ton/hari.
Proyek LH dan RDF bisa dikategorikan proyek gagal, tak mampu mencapai target. Janjinya mengolah sampah baru 1.000 ton/hari, sampah lama Rp 1.000 ton/hari, dan menghasilkan produk kripik sampah 700 ton/hari. Pembakaran sampah PLTSa pun gagal. Janjinya 100 ton/hari, hanya mampu mengolah sekitar 50 ton/hari.
Juga ada aktivitas pengurangan sampah dari sumber, volume/tonase-nya belum signifaikan. Sampah yang masuk ke TPST masih tinggi, sekitar 5.300-5.500 ton/hari. Belum, termasuk sampah yang masuk ke RDF plant.
Banyak janji dan narasi yang ditulis dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya, dalam mengatasi persoalan sampah Jakarta tersebut. Asep Kuswanto Kepala TPST Bantargebang di depan Handono Warih Kadis LH DKI Jakarta meminta dukungan konkrit Komisi D DPRD DKI Jakarta ketika kunjungan ke TPST pada Rabu,(29/1/2020).
Dukungan alokasi anggaran untuk landfill mining dan pembangunan plant pengolahan sampah skala besar, 5.000 ton/hari.
Dukungan riel tersebut berupa alokasi anggaran, yaitu (1) Untuk proyek dan kegiatan landfill mining 2021-2022 (kegiatan multi years) pada zona III sebesar Rp 296 miliar yang dilaksanakan pihak ketiga untuk: a. Pembangunan hanggar landfill maning. b. Pekerjaan landfill mining untuk kapasitas 5.000 ton/hari. c. Penggalian dan pemindahan sampah, dan d. Konstruksi ulang lahan Zona III, I, dan IV seluas 29,26 Ha sebagai landfill baru. (2) Penyediaan anggaran untuk reprofilling zona I, II dan V sebesar Rp 250 miliar. (3) Pengadaan lahan untuk penambahan area laying down landfill mining, dan (4) Percepatan pembangunan ITF.
Dalam konteks tersebut berdasar Studi Kelayakan (FS) dilakukan oleh Tim Ahli. Jika Zona III, I, dan IV TPST Bantargebang seluas 29,26 Ha dan ditambah zona III seluas 24 Ha lebih berhasil di-mining dan jadi landfill baru maka akan mampu bertahan hingga 5 tahun ke depan. Pengelola TPST sangat serius melakukan kegiatan tersebut karena situasinya mengharuskan bertindak cepat.
Salah satu proyek yang direalisasikan di TPST Bantargebang tahun 2019 adalah pengolahan sampah dengan metode dan teknologi RDF. RDF adalah sampah yang mudah terbakar dan terpisahkan dari bagian yang sulit terbakar melalui proses pencacahan, pengayakan dan klasifikasi udara. RDF merupakan salah satu teknik penanganan sampah dengan mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu bahan bakar.
European Commission – Directorate General Environment, Refuse Derived Fuel, Current Practice and Perspective (B4-3040/2000/306517/MAR/E3) Final Report (July 2003) menyebutkan; Refuse derived fuel (RDF) mencakup suatu rentang yang luas mengenai material sampah yang diproses melengkapi panduan, regulasi atau spesifikasi industri terutama memanfaatkan nilai kalori tinggi. RDF meliputi residu dari daur ulang pengelolaan sampah, industri/perdagangan sampah, lumpur buangan, limbah industri berbahaya, sampah biomassa, dan sebagainya.
Target olah sampah dengan teknologi RDF kapasitas penuh sekitar 2.000 ton/hari. Proyek ini akan diperbesar secara bertahap. Berarti harus membangun beberapa plant RDF di TPST Bantargebang. Menurut informasi, proyek ini merupakan kerja sampa dengan PT. Holcim Indonesia. Oleh karena itu untuk proyek tersebut membutuhkan lahan yang cukup.
Pada 2020/2021 proyek penambangan gunung-gunung sampah dan opsi pengolahan terseleksi dengan metode dan teknologi RDF dapat dilakukan secara komplementer dan massif (skala besar). TPST Bantargebang harus membangun fasilitas, penyediaan teknologi RDF dan anggaran operasional secara memadai.
•Gagal Menangani Pencemaran•
Jakarta menumpuk deretan dosa di Bantargebang. Setiap tahun sejumlah persoalan muncul, tetapi tidak ditangani secara berkelanjutan dan tuntas. Sejumlah tokoh dan anak muda di wilayah ini sudah bosan membicarakan pencemaran dan perusakan lingkungan. Hampir 1 atau 2 minggu ada tamu datang; peneliti, mahasiswa, NGOs, jurnalis dan stakeholders lain menanyakan permasalahan TPST Bantargebang solusinya.
TPST Bantargebang gagal mengolah leachate-nya, ketika hujan semakin banyak mengalir ke Kali Ciketing/Asem. Instalasi pengolahan air sampah (IPAS) kurang. Leachate semakin banyak sementara IPAS hanya satu yang berfungsi atau tidak beropersi sama sekali. Pasti akan menimbulkan pencemaran air tanah dan permukaan semakin massif. Tentu mengancam kesehatan warga sekitar. Sepanjang tahun 2025 situasi buruk ini berlangsung.

Paparan pencemaran lingkungan pada air tanah/sumur warga. (1) Pencemaran air tanah dapat terpajan ke manusia melalui konsumsi air tanah baik diminum maupun dimasak, yang masih banyak dijumpai berdasarkan data Puskesmas. (2) Pencemaran air permukaan, dapat terpajan ke manusia melalui infiltrasi air sungai ke tanah dan melalui penyerapan oleh tanaman pertanian maupun tambak. (3) Pajanan paling krusial dari data air permukaan adalah Logam Berat Krom Heksavalen (Cr6+), dapat dikategorikan “invisible pollution” tidak memiliki warna, tidak berbau, tidak berasa, tetapi beracun berpotensi kanker.
Sedang evaluasi kondisi kualitas dan dampak lingkungan hidup kualitas air tanah TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu dan sekitar. (1) Pada pengukuran kualitas air tanah, keseluruhan parameter dibandingkan dengan nilai baku mutu yang diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2/2023 tentang Air. (2) Dari hasil pengukuran pada 14 lokasi sampling di dua periode, parameter seperti TDS, pH, Fe terlarut, Mn terlarut, Total Coliform dan E. Coli secara konsisten telah melampaui baku mutu yang ditetapkan.
Berikutnya, parameter lain, yakni Nitrat, dan Warna terpantau melebihi baku mutu hanya pada beberapa titik sampling, sedangkan sebagian besar titik lain masih memenuhi baku mutu. Selebihnya untuk parameter selain disebutkan di atas masih berada di bawah baku mutu yang diijinkan, walau sebagian parameter tidak dapat diketahui secara pasti nilai konsentrasinya sebab berada di bawah LoQ instrumenukur.
Evaluasi kondisi kualitas dan dampak lingkungan hidup kualitas air tanah menunjukkan, bahwa pH rendah (asam) pada air tanah menyebabkan peningkatan ion H+ yang dapat meningkatkan kelarutan logam berat beracun seperti aluminium, mangan, dan besi, yang berpotensi meracuni tanaman dan mikroba tanah serta berdampak negatif pada kesehatan manusia jika air digunakan untuk konsumsi atau sanitasi.
Laporan Tim Monev TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu (Pusat Penelitian Sumber Daya dan Lingkungan UI & Dinas LH Kota Bekasi, 2025) menyajikan evaluasi kondisi kualitas dan dampak lingkungan hidup kualitas air permukaan. Hasil pengukuran kualitas air permukaan untuk 52 parameter pada 9 lokasi di dua periode menunjukkan, bahwa sebagian besar lokasi berada dalam kondisi Cemar Berat menurut Perhitungan Indeks Pencemaran sesuai KepmenLH No 115/2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
Parameter-parameter seperti TDS, TSS, Sampah, Amonia, DO, COD, BOD, Nitrit, Klorida, Zn terlarut, Deterjen Total, H2S, Minyak Lemak, Nitrogen Total, Total Fosfat, Total Coliform, Fecal Coliform dan Krom Heksavalen (Cr6+) yang secara konsisten melampaui baku mutu bertanggungjawab terhadap kategori tersebut. Hasil pengukuran kualitas air permukaan untuk 52 parameter pada 9 lokasi di dua periode menunjukkan, bahwa sebagian besar lokasi berada dalam kondisi Cemar Berat menurut Perhitungan Indeks Pencemaran sesuai KepmenLH No 115/2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
Parameter-parameter seperti TDS, TSS, Sampah, Amonia, DO, COD, BOD, Nitrit, Klorida, Zn terlarut, Deterjen Total, H2S, Minyak Lemak, Nitrogen Total, Total Fosfat, Total Coliform, Fecal Coliform dan Krom Heksavalen (Cr6+) yang secara konsisten melampaui baku mutu bertanggungjawab terhadap kategori tersebut.
Beberapa pakar menyarankan sebagaimana dijalankan negara-negara maju, guna perbaikan dan pemulihan kualitas air permukaan dan Kali Asem pemerintah secara bertahap dan berkelanjutan harus melakukan: (1) Conservation of Lake Water Quality. (2) Protection of Drinking Water Resources. (3) Conservation of Soil Environment. (4) Pollution Control, dan (5) Education and Awareness Raising. Secara lengkap perbaikan dan pemulihan Kali Asem tertuang dalam Rekomendasi Pokja VI Tim Monev TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu. Selasa (27/10/2026)
-Red-








