ARTIKEL
Cybernews.my.id\\BEKAS _____ Perjalanan sang intelektual “sejati” dan “setengah sejati”. Sebut saja nama RG. Dulu, ketika menjalankan misinya sebagai sang intelektual akademia sangat kritis terhadap posisi dan kebijakan rezim penguasa otoriter.
RG selalu mengatakan, dirinya seorang dosen filsafat di kampus terkenal. Ia mengajar di berbagai tempat, terutama kampus-kampus ternama berkaitan dengan demokrasi, Pancasila dan ketahanan negara.
Koleganya pun orang hebat, ada yang Presiden, Menteri, dosen, peneliti, penulis, jurnalis, mahasiswa, aktivis demokrasi dan hak azasi manusia (HAM), juga pendaki gunung dan altet panjat tebing.
Belasan tahun RG berada pada garis obyektivitas intelektual. Boleh jadi pada posisi inter-subyektif, seperti diungkapkan Filsuf Austria-Britania Raya, Karl Popper dalam Open Society and Its Enemies (1945) dan The Poverty of Historicim (1944; 1957). Dirinya tidak selalu netral, kecuali pada dirinya sendiri. Untuk mencapai obyektivitas ilmiah perlu timbal balik, tidak merasa hebat sendiri. Maka perlu intersubjective testability.
Dalam epistemologi Karl Popper intersubyektivitas adalah standar utama untuk mencapai obyektivitas ilmiah
Popper menolak gagasan bahwa obyektivitas berasal dari kepastian mutlak atau pikiran seorang ilmuwan yang sepenuhnya bebas dari bias. Sebaliknya, obyektivitas bagi Popper adalah hasil dari kritik timbal balik antar-ilmuawan (intersubyektif) melalui proses yang terstruktur.
Sang intelektual menunjukkan dirinya sebagai pribadi jenius, cerdas bagai seorang filosof. Filosof atau dewa Yunani Kuno, seperti Thale, Socrates, Plato, Aristoteles, Archimedes, Hippocrates. Salah satu ciri khas pengetahuan Yunani Kuno Adalah penggunaan nalar dan observasi untuk memahami dunia. Thales menekankan pentingnya pendekatan hipotesis dan rasional merupakan lompatan besar menuju metode ilmiah.
Filsafat Yunani membawa refleksi eteika, juga sebagai landasan ilmiah. Seperti istilah “demokrasi’ berasal dari Bahasa Yunani. Demos: berari rakyat, orang banyak, atau penduduk suatu wilayah. Kratos/Kratein: berarti kekuasaan, kekuatan atau pemerintah. Arti keseluruhan Adalah kekuasaan berada di tangan rakyat (rule by the people) atau pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat.
RG ingin ada pergeseran dari mitos (cerita tradisional) ke logos (argumentasi yang masuk akal). Bacaannya banyak. Penghafal yang paten. Psikomotorik sang intelektual telah terlatih puluhan tahun, luar biasa hebat. Kemampuan melibatkan koordinasi fungsi mental, sistem saraf dan gerak fisik.
Itu semacam taksonomi pelatihan psikomotorik meliputi imitation, manipulation, precision (menjalankan skill dengan akurat), articulation (menggabungkan beberapa skill secara konsisten) dan naturalization (melakukan gerak secara otomatis dan reflek). Penampilan dan ketrampilan orasi sang intelektual mencapai totalitas taksonomi itu.
Keilmuannya setingkat maha guru di Indonesia. Lisannya tajam dan tajam. Otaknya terus berjalan, sangat kritis di atas pemikiran para profesor. Ia memainkan logika, yang membuat lawan bicara terkesima dan melongo.
Yang lain dikatakan: “Bodoh”, “Tolol”, “Dungu”. “Bajingan’! Diksi itu diarahkan pada sang penguasa. Presiden Dungu! Presiden Tolol! Presiden Bajingan Tolol!
Pernyataan luar biasa keras sang intelektual diarahkan pada presiden. “Rezim itu (PS) tidak bisa diperbaiki, itu harus diganti!” Presiden bangsat, karena dia menghabiskan APBN untuk IKN.
Diksi itu dipilih punya tujuan, pada akhirnya dan masyarakat melihatnya secara jelas. Ketika berdebat di sejumlah tempat, di media massa, forum diskusi atau seminar di kampus dan tempat lain, sang intelektual seringkali memilih disksi “kotor”, karena mungkin untuk mengkritik kebijakan pemerintah, mengkritik Presiden tak perlu sopan santun.
Banyak pihak, mulai orang kampung hingga mahasiswa di kampus-kampus terkenal begitu mengagumi sebagai intelektual sejati. Ia adalah idola. Ia sang juru penerang. Ia pembela ketika policy pemerintah terpola sarat penindasan, ketidakadilan dan menguatnya hegemoni meretas kebebasan rakyat.
Puluhan tahun suaranya lantang melawan penguasa tiran. Ia begitu keras mengkritisi proyek-proyek pemerintah yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan merugikan rakyat.
Entah, mengapa dan bagaimana belakangan sang intelektual “luluh hatinya” membela program MBG, makan bergizi gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP)? Malah, sepertinya pasang badan. Tanda-tanda mantra gendam mulai merambat ke pembuluh darahnya. Jiwa dan pikirannya tersirep, semacam terhirup mantra mistik.
Sejumlah pihak meminta program MBG dihentikan. Sebab program-program tersebut berbuah pemborosan, menyedot alokasi anggaran pendidikan, kesehatan dari APBN, tata kelola buruk, kasus keracunan massal, sarat KKN
Sang intelektual tak bergeming membelanya. Kini ia menjadi sang intelektual bajigur, telah memilih jalan hidup dan takdirnya.
Sang intelektual beralasan, bahwa dua program itu merupakan perintah konstitusi. Program KDMP merupakan mandat Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25/1992, koperasi hadir sebagai badan usaha profesional, inklusif dan fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Sebagaimana siaran pers Menko Bidang Pangan (2026).
*“Terpelet” Istana*
“Ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana” (harga diri dan kehormatan seseorang ditentukan oleh perkatan atau tutur kata, serta penampilan atau pakaian”. Itu filosofi Jawa sangat popular.
Ada pribahasa menyatakan: “Mulutmu harimau”, segala ucapan bisa berbalik dan merugikan atau membahayakan diri sendiri. Kita bisa termakan oleh omongan sendiri. Perkataan busuk bisa jadi racun dan karma. Berpikiran waraslah sebelum bicara.
Diksi “terpelet” merupakan pilihan sulit dihindarkan. Betapa benteng sangat kuat, pikiran cerdas yang kokoh itu akhirnya tenggelam dalam banjir misterius kegaiban. Selama ini kita terhipnotis ucapan sang intelektual dengan kata-kata “logika”, “rasionalitas”, “kewarasan otak”.
Ia banyak mengutip perkataan filosof terkemuka di dunia, sejarah, metodologi ilmiah dengan pikiran cerdasnya. Ia termasuk intelektual elit dari pikiran akademisi bertransformasi ke politik praktis.
Di sisi lain kita melupakan kata “hati”. Kita melupakan “kegaiban”, sesuatu yang misterius tersembunyai dalam hati manusia. Hati itu adalah Sang Jenderal.
“Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu”, atau “Dalam laut bisa diukur, dalam hati siapa yang tahu”. Isi hati seseorang tidak bisa ditebak. Siapa yang bisa menebak dalam hati, meskipun dalam laut bisa diukur manusia. Meskipun itu manusia dungu masih bisa mengukur dalamnya laut. Tetapi sulit menebak isi hati sang intelektual bajigur.
Mungkin tujuan akhir tipikal demagog.
Penggerak rakyat yang pandai menghasut, membangkitkan emosi massa dan menebarkan janji-janji manis demi memperoleh kekuasan atau keuntungan pribadi. Sang demagog tergoda atau terobsesi akan kekuasaan. Itu sah-sah saja dalam iklim keterbukaan. Siapa saja bebas memilih dengan segala konskuensinya.
Godaan kekuasaan, jabatan dan harta merupakan sesuatu sangat sulit dibendung. Godaan wanita bisa ditahan. Godaan jabatan merontokkan pertahanan. Meskipun, ada pro kontra melihat pilihan sang intelektual. Jabatan mentereng,
Dewan Pertimbangan Presiden RI! Banyak intelektual, profesor, kiyai, tokoh pingin diangkat menjadi Watimpres RI.
Boleh jadi, sang intelektual punya pertimbangan sendiri, sangat rahasia. Bisa saja berminggu-minggu melakukan refleksi perjalanan hidup. Ada, teman-temannya sudah jadi pejabat negara, ketua dan pengurus Partai Politik, ketua dan anggota DPR RI, penguasa BRIN, dan yang belakangan temannya jadi Menteri. Bahkan, sang intelektual mengantarnya ke istana Presiden. Ia tampak bicara di podium Presiden.
-Satu Tim Istana-
Posisinya sang intelektual sudah jelas, Wantimpres RI. Tertuang dalam UU No. 64/2024 dan Peraturan Presiden No. 15/2026. Tugas dan kewajibanya; pemberi nasehat baik diminta atau prakarsa sendiri secara perorangan atau kolektif. Kedua, kewenangan pendukung dan kerahasiaan. Ketiga, seluruh anggota wajib menjaga kerahasiaan isi nasehat atau pertimbangan yang diberikan pada pihak luar.
Jumlah Wantimpres RI sebanyak 26 anggota dilantik secara resmi pada Jumat, 2 Oktober 2026. Perpres No. 15/2026 menyebutkan, gajinya, Rp 76,5 juta per bulan setara Rp 918 juta per tahun.
Juga mendapat fasilitas dan hak lain setara dengan kedudukan seorang menteri negara. Dalam konteks ini sang intelektual menjadi semacam “Pembantu Istimewa” Presiden”. Posisi terikat dalam aturan dan rambu-rambu birokrasi, apa pun dalihnya? Dan, aturan terketat di dunia itu adalah birokrasi.
Bisakah kritis di dalam birokrasi? Anda harus faham tentang birokrasi dan tata krama kekuasaan! Berbagai domain menyatu di sini (birokrasi, hukum, kebijakan publik, politik). Ada garis komando dan koordinasi, itu tegak lurus. Top eksekutif birokrasi itu adalah Presiden.
Sekarang, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan negara berilmu dan berpengalaman militer (isme). Garis militernya belum profesional total, masih cenderung pretorian dalam kajian Samuel P Hatington (The Soldier and the State, 1957 dan Amos Perlmutter (The Military and Politics in Modern Times – On Professionals, Pretorians, and Revolutionary Soldiers, 1977).
Jika sang intelektual sudah masuk dalam birokrasi Tim Istana Presiden tak perlu berpikir kritis, sulit menjadi pendobrak sistem. Pasti ikut aturan, sistem, birokrasi dan kepemimpinan istana. Sang intelektual akan “puasa bicara kritis atau menyerang”. Istilah sensasinya radical break, pemutusan total dengan struktur, pola pikir dan kebiasaan lama. Mungkin, agak melunak, bukan ikut arus, apalagi hipokrit.
Pada akhirnya, bisa dibilang hanya menjadi “pemeluk teguh” (the true believer), dalam karya filsuf sosial Amerika Serikat, Eric Hoffer, The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements, 1955. Para aktivis dan intelektual sosial suka baca buku ini.
Jika sudah menjadi ketetapan pikiran dan hati, masuk dan jadi satu tim istana presiden itu sudah menjadi pilihan dengan segala resikonya. Pasti dirujak netizen di Medsos bagi yang kontra. Ada yang mencibir, eeh … ternyata hanya ingin jabatan itu, Watimpres.
Banyak aktivis, intelektual yang bergerak di luar pemerintahan, suka demo, protes, parlemen jalanan, belakangan ada yang masuk ke pemerintahan menduduki posisi penting dan strategis. Ada yang masuk Parpol, DPR RI, DPD, dan lainnya.
Ketika di luar pemerintah, mereka menggunakan teori konflik. Tujuannya untuk mendapatkan panggung, simpati rakyat tertindas, marginal, teralienasi, rakyat yang dirugikan kebijakan negara/pemerintah.
Ia mempersonifikasikan sebagai pahlawan rakyat. Agar suatu hari nanti dapat meraih jabatan tertentu di pemerintahan.
Setelah mendapat kursi empuk kekuasaan, apa yang dilakukan. Mereka menggunakan teori fungsional. Bagaimana mempertahankan dan memupuk kekuasaan dengan berbagai pendekatan dan strategi. Jika bisa selama 5 periode bertahan dan bertambah kuat. Sudah berkuasa 5 tahun, tambah 5 tahun lagi hingga 30 tahun. Jika bisa seumur hidup. Kekusaan adalah candu yang memabukkan! Rabu(14/10/2026)
-Red-
