CyberNews.my.id \\ BEKASI — Gelombang kecaman terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, kian memuncak. Setelah berstatus tersangka dalam skandal pencemaran lingkungan TPA Burangkeng, pejabat publik tersebut kini menuai sorotan tajam akibat aksi arogan dan pengusiran disertai hinaan fisik terhadap jurnalis yang hendak melakukan konfirmasi berita di ruang kerjanya.
Insiden yang mendadak viral di media sosial itu memperlihatkan sikap destruktif Donny Sirait yang melontarkan makian verbal secara berulang kepada awak media. Ucapan yang merendahkan martabat seperti “Aku cuma ngusir kau saja karena jelek mukamu”, “Bau kali badanmu”, hingga “Tolol kali kau” dinilai bukan sekadar pelanggaran etika pejabat, melainkan bentuk ancaman nyata terhadap kemerdekaan pers.
Menanggapi tindakan tersebut, Aktivis Lingkungan Hidup yang juga menjabat sebagai Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI), Bagong Suyoto, angkat bicara dengan nada keras. Ia menilai perilaku Syafri Donny Sirait sudah melampaui batas kepatutan seorang pimpinan instansi pemerintah dan mencerminkan kebobrokan tata kelola di tubuh DLH Kabupaten Bekasi.
”Tindakan pengusiran dan penghinaan fisik terhadap jurnalis itu adalah bentuk keangkuhan kekuasaan yang sangat memalukan. Wartawan datang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk meminta konfirmasi atas kasus hukum yang sedang membelitnya. Jika seorang Kepala Dinas merespons fungsi kontrol sosial dengan makian kasar, itu menandakan ada kepanikan moral dan krisis integritas yang akut,” tegas Bagong Suyoto saat dimintai tanggapannya. Rabu(7/10/2026)
Lebih lanjut, Bagong menekankan bahwa penetapan Donny Sirait sebagai tersangka oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) di TPA Burangkeng seharusnya menjadi dasar kuat bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengambil tindakan tegas.
”Penetapan status tersangka pencemaran lingkungan hidup di TPA Burangkeng itu sudah sangat mencoreng Bekasi. Ditambah lagi dengan insiden pelecehan profesi pers ini, tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mempertahankan yang bersangkutan. Kami mendesak Penjabat Bupati Bekasi segera melakukan pembebasan tugas atau pencopotan Syafri Donny Sirait dari jabatannya agar proses hukum di KLH maupun pemeriksaan disiplin ASN berjalan obyektif tanpa intervensi kekuasaan,” lanjut Bagong Suyoto.
Sikap arogan Donny Sirait ini juga memicu reaksi solidaritas masif dari komunitas jurnalis se-Bekasi Raya. Komunitas pers bersama aliansi organisasi wartawan, seperti PWI Bekasi Raya, tengah bersiap menggelar aksi solidaritas mendesak penegakan hukum ganda: pelaporan pidana penghinaan sesuai KUHP/UU ITE, jeratan Pasal 18 UU Pers atas tindakan menghalangi tugas jurnalisme dengan ancaman pidana 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta, serta sanksi disiplin berat ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah tegas jajaran Pemkab Bekasi dan aparat penegak hukum dalam menuntaskan skandal pencemaran lingkungan Burangkeng sekaligus memproses dugaan pelanggaran hukum terhadap wartawan yang melibatkan pejabat utama DLH Kabupaten Bekasi tersebut.(Red)
