Cybernews.my.id\\BEKASI _____ Hubungan antara pilar demokrasi keempat dan birokrasi di Kabupaten Bekasi kembali berada di titik nadir. Dugaan perlakuan tidak patut dan pengusiran terhadap jurnalis saat menjalankan tugas konfirmasi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi mendadak menjadi pemantik konsolidasi besar-besaran insan pers se-Bekasi Raya.
Insiden yang menimpa Kimsan Indra Simare-mare, wartawan media Pos Keadilan, memicu gelombang solidaritas lintas organisasi. Tak sekadar merespons dugaan intimidasi verbal dan pengusiran oleh Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Doni Sirait, para pekerja media sepakat menyatukan barisan melalui Aksi Damai Wartawan Se-Bekasi Raya yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi.
•Kronologi Singkat: Akses Konfirmasi yang Berujung Pengusiran
Peristiwa bermula saat Himsan bersama sejumlah rekan jurnalis mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk melakukan konfirmasi serta klarifikasi atas sebuah isu yang akan diberitakan. Kendati diklaim telah mengantongi izin masuk dari asisten kepala dinas, pertemuan di dalam ruangan justru berujung ricuh secara verbal.
Himsan mengaku diminta meninggalkan ruangan secara sepihak, disertai ucapan yang dinilai merendahkan martabat kewartawanan. Padahal, langkah konfirmasi yang ditempuhnya merupakan kewajiban etik sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers guna melahirkan berita yang berimbang (cover both sides).
Merespons peristiwa tersebut, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menggelar konferensi pers di sekretariatnya pada Rabu, 7 Oktober 2026. Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menegaskan bahwa tindakan menghalangi atau merendahkan wartawan yang sedang menguji fakta adalah bentuk pengangkangan terhadap prinsip keterbukaan informasi publik.
”Konfirmasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kerja jurnalistik. Wartawan melakukan konfirmasi justru untuk memperoleh keberimbangan informasi dan memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan menyampaikan penjelasannya,” tegas Ade Muksin.
Ade mendesak agar Pemerintah Kabupaten Bekasi bertindak objektif dan tidak membiarkan riak diskriminasi terhadap pers ini berlalu begitu saja tanpa penyelesaian hukum dan etika yang transparan.
Pengusiran terhadap satu wartawan dinilai sebagai preseden buruk bagi kemerdekaan pers secara keseluruhan di Bekasi Raya. Berbagai organisasi, kelompok kerja, forum, hingga paguyuban jurnalis menyatukan sikap di bawah satu semboyan: “Beda Organisasi, Satu Profesi — Wartawan Bekasi Raya Bersatu!”
Koordinator Aksi, Paulus Simalango, S.H., menegaskan bahwa gerakan 15 Oktober mendatang murni merupakan panggung solidaritas untuk menjaga marwah profesi, bukan aksi anarkis ataupun ajang pembalasan dendam.
”Ini bukan persoalan pribadi Himsan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ketika seorang wartawan datang menjalankan fungsi jurnalistik untuk meminta konfirmasi, kemudian diduga mendapatkan perlakuan yang merendahkan, maka persoalannya menyentuh kepentingan profesi dan kebebasan pers,” kata Paulus.
Paulus menambahkan, para pejabat publik tidak sepantasnya bersikap reaktif apalagi melancarkan intimidasi saat dikonfirmasi oleh insan pers.
”Kami tidak meminta pejabat publik takut kepada wartawan. Kami meminta pejabat publik menghormati profesi wartawan. Kritik dan pertanyaan jurnalistik semestinya dijawab dengan data, klarifikasi, dan argumentasi—bukan dengan ucapan merendahkan,” lanjutnya.
Dalam aksi damai yang ditargetkan mengerahkan massa wartawan pada pertengahan Oktober tersebut, insan pers Bekasi Raya membawa tiga poin tuntutan krusial yang ditujukan langsung kepada Pj Bupati Bekasi:
1.Pemeriksaan Transparan
Mendesak Pemkab Bekasi segera membentuk tim independen/internal untuk memeriksa dugaan pengusiran dan ucapan merendahkan oleh Kadis LH Syafri Doni Sirait secara komprehensif.
2.Jaminan Kemerdekaan Pers
Meminta komitmen terbuka dari jajaran Pemkab Bekasi untuk menjamin ruang konfirmasi dan melarang segala bentuk tindakan yang menghambat tugas jurnalistik di wilayah Kabupaten Bekasi.
3.Sanksi dan Evaluasi Jabatannya
Mendesak Bupati Bekasi memberikan sanksi tegas sesuai aturan disiplin ASN serta melakukan evaluasi jabatan terhadap Kadis LH apabila terbukti melanggar etika publik dan ketentuan hukum.
•Menanti Klarifikasi dan Langkah Tegas Pemkab•
Meski nada protes melambung tinggi, insan pers Bekasi Raya menegaskan tetap membuka ruang yang seluas-luasnya bagi Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Doni Sirait, maupun jajaran Pemkab Bekasi untuk memberikan klarifikasi secara berimbang.
Aksi 15 Oktober mendatang bakal menjadi ujian krusial bagi Pemkab Bekasi: apakah pemerintah daerah memilih pasif dan membiarkan preseden buruk ini menggerogoti transparansi publik, atau hadir secara bijak demi menjaga tatanan demokrasi dan kemitraan strategis bersama insan pers.(Red)
