Cybernews.my.id\\Kabupaten Bekasi _____ Kemarahan massal ratusan jurnalis yang tergabung dalam Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya menyapu Komplek Pemda Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (15/10/2026). Dengan nada perlawanan yang sengit, pilar keempat demokrasi ini melayangkan ultimatum mematikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja: Copot Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Syafri Donny Sirait dalam waktu 7 hari, atau hadapi kehancuran solidaritas pers yang jauh lebih dahsyat!
Tuntutan radikal ini dipicu oleh dugaan aksi premanisme birokrasi, penghinaan brutal, dan penghalangan kerja jurnalistik secara sewenang-wenang yang diduga dilakukan oleh Donny Sirait terhadap seorang wartawan, Kimsan Simare, di kantor DLH Kabupaten Bekasi pekan lalu. Perlakuan tersebut dinilai sebagai tamparan keras terhadap marwah kemerdekaan pers dan pelanggaran berat Etika Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).
Koordinator Aksi, Paulus Simalango, menegaskan bahwa ratusan jurnalis yang membanjiri jalanan tidak hadir untuk mendengarkan basa-basi birokrasi atau pepesan kosong dari pejabat daerah.
”Kami datang bukan untuk mendengarkan jawaban normatif, apalagi sekadar penjelasan prosedural yang tidak memberikan kepastian! Kami membawa tiga tuntutan mati, salah satunya pencopotan Syafri Donny Sirait. Jawaban pemerintah daerah sama sekali belum menyentuh substansi, kami sangat kecewa, tapi perjuangan ini tidak akan pernah padam!” tegas Paulus di hadapan massa aksi yang membara.
Meskipun Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja akhirnya turun menemui massa dan menandatangani dokumen resmi tanggapan pemerintah, sikap Pemkab Bekasi dianggap terlalu lembek dan melarikan diri dari akar masalah.
Dalam dokumen tertanggal 15 Oktober 2026 tersebut, Pemkab Bekasi hanya menyodorkan tiga poin tanggapan:
•Pemeriksaan Prosedural
Berjanji melakukan pemeriksaan internal terkait disiplin ASN sesuai aturan perundang-undangan dengan memperhatikan batas kewenangan Plt Bupati.
•Dukungan Kemerdekaan Pers
Menyatakan menghormati pers sebagai pilar demokrasi demi mencegah kesalahpahaman.
•Proses Hukum
Menghormati langkah hukum yang sedang berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Paulus menilai ketiga poin tersebut tidak lebih dari sekadar tameng administrasi untuk mengulur waktu dan melindungi pejabat bermasalah.
”Mekanisme hukum dan disiplin ASN jangan dijadikan alasan coward untuk menunda keputusan tanpa batas waktu! Pemerintah harus berani mengambil sikap tegas dan menunjukkan keberpihakan pada akuntabilitas publik, bukan malah berlindung di balik selembar kertas!” cerocos Paulus.
Dalam audiensi yang berlangsung panas, akhirnya disepakati tenggat waktu ketat selama tujuh hari kerja. Waktu ini diberikan kepada Pemkab Bekasi untuk mentransfer persoalan ini secara langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingat adanya batasan kewenangan seorang Plt Bupati.
Namun, Paulus mengingatkan bahwa janji di atas kertas tersebut akan terus dikawal secara ekstrem. Jika dalam rentang tujuh hari tak ada eksekusi pencopotan terhadap Donny Sirait, maka Bekasi akan diguncang aksi yang jauh lebih masif.
”Ini baru awal pengawalan! Jika dalam tujuh hari tidak ada keputusan tegas mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kami akan mengerahkan gelombang massa Aksi Damai Solidaritas Jilid II dengan menghimpun kekuatan insan pers dari seluruh penjuru yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih terorganisir. Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan!” ancam Paulus dengan nada mantap.
Hingga berita ini diturunkan, tensi politik di internal Pemkab Bekasi memanas. Publik kini menanti, akankah Plt Bupati Asep Surya Atmaja berani mengambil langkah ekstrem demi menegakkan etika pejabat publik, atau justru membiarkan gelombang amarah insan pers merubuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Bekasi.(Red)
