​”Hukum Tumpul ke Mafia Sampah!” — KPNas Semprot Lemahnya Pengawasan TPS Ilegal Jakarta

​Cybernews.my.id\\JAKARTA ___ Ibu Kota kembali disengat aroma menyengat dari bobroknya tata kelola limbah. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar dan ilegal mengepung berbagai titik strategis DKI Jakarta. Dari lahan kosong di kawasan Cilincing (Jalan Reformasi/Nagrak), area sekitar Stasiun Pasar Minggu, hingga Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penjaringan, gundukan sampah ilegal menumpuk subur seolah tak tersentuh hukum. Fenomena ini menjadi bukti telanjang betapa rapuhnya sistem pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di jantung pemerintahan nasional.
​
Penumpukan limbah ini bukan sekadar urusan sampah rumah tangga warga sekitar yang tak terlayani fasilitas pengangkutan reguler. Porsi terbesar dari kejahatan lingkungan ini justru disumbang oleh sektor swasta dan aktor komersial nakal. Oknum pengembang, industri, hingga penyedia jasa angkut tak berizin sengaja menyulap lahan-lahan kosong menjadi tempat pembuangan liar demi memangkas biaya operasional dan menghindari retribusi resmi ke TPST Bantargebang. Sisa puing konstruksi, tanah urukan terkontaminasi, hingga limbah bahan berbahaya bercampur aduk menjadi bom waktu ekologis bagi warga Jakarta.
​
Menanggapi krisis yang berkepanjangan ini, Ketua Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI) sekaligus Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Bagong Suyoto, melontarkan kritik keras. Menurutnya, maraknya TPS liar di Jakarta adalah bentuk pembiaran terstruktur dan bukti lemahnya fungsi kontrol aparatur di tingkat bawah.
​”TPS ilegal yang dibiarkan beroperasi bertahun-tahun itu bukan karena Pemprov tidak tahu, tapi karena pengawasan yang mandul dan tidak ada efek jera,” tegas Bagong Suyoto. “Pemprov DKI Jakarta jangan hanya tajam ke warga kecil, tapi tumpul ke pengusaha dan oknum jasa angkut nakal. Selama retribusi dijadikan alasan untuk kucing-kucingan dan biaya pembuangan ke Bantargebang dihindari, lahan-lahan kosong di Jakarta akan terus jadi korban kejahatan lingkungan.”
​
Bagong menambahkan bahwa regulasi yang dimiliki Indonesia sebenarnya sudah sangat memadai, namun minim dieksekusi secara berani di lapangan. Secara eksplisit, aturan hukum nasional dan daerah telah mematok sanksi berat bagi para pelanggar:
​•UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: Pasal 29 ayat (1) huruf e melarang keras pembuangan sampah di luar tempat yang ditentukan. Pasal 40 dan 41 mengatur ancaman pidana penjara dan denda bagi pengelola yang lalai atau sengaja melanggar standar hingga mencemari lingkungan.
​•UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH): Pasal 60 jo. Pasal 104 mengancam pembuang limbah tanpa izin ke media lingkungan dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda hingga Rp3 miliar.
​•Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah: Pasal 126 dan Pasal 130 mengamanatkan sanksi denda administratif puluhan juta rupiah, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha bagi badan yang membuang sampah sembarangan.
​”Peraturan Daerah maupun Undang-Undang Pengelolaan Sampah itu instrumen hukum yang sangat kuat. Persoalannya, berapa banyak oknum perusahaan penimbun sampah liar yang benar-benar diseret ke pengadilan dan denda miliaran rupiah? Hampir tidak ada. Penegakan hukum kita masih sebatas gertakan di atas kertas,” kritik Bagong.
​
Merespons tekanan publik, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan serangkaian langkah penindakan bertahap. Pemprov DKI berjanji menerapkan mekanisme naming and shaming dengan mempublikasikan identitas entitas swasta pelanggar ke publik, melakukan penyegelan lokasi, serta menerapkan denda maksimal hingga penghentian izin usaha. Di sisi lain, jajaran birokrasi dari tingkat kelurahan hingga kecamatan mulai dievaluasi, disamping dorongan penguatan pemilahan sampah di level rumah tangga untuk menekan volume sampah Jakarta yang menembus angka 9.000 ton per hari.
​
Kendati demikian, publik dan aktivis lingkungan menanti bukti nyata di lapangan. Skema naming and shaming serta janji evaluasi birokrasi tidak boleh berakhir sekadar komoditas politik dan retorika manis di media. Selama rantai mafia sampah tak ditindak tegas dan pengawasan RTH serta lahan kosong terus melonggar, Jakarta akan terus tersandera oleh kepungan sampah ilegalnya sendiri.(Red)