Status Hukum Lahan Bekas Karhutla Tetap Melekat, YPLHPI Sebut Alih Fungsi Ilegal Bisa Dipidana

​CYBERNEWS.MY.ID, BEKASI ____ Status hukum atas lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada dasarnya tidak otomatis gugur atau hilang begitu saja. Ketentuan pertanahan serta status kawasan—baik berupa hutan lindung, hutan produksi, maupun area konsesi—tetap melekat secara legal pada lahan tersebut.
​
Menanggapi fenomena ini, Ketua Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI), Bagong Suyoto, menegaskan bahwa pemilik sertifikat maupun pemegang izin konsesi tetap memegang hak atas tanah pasca-kebakaran. Namun, jika kebakaran terbukti dipicu oleh kelalaian atau kesengajaan pengelola, kawasan tersebut secara otomatis menjadi objek pelanggaran hukum.
​”Sesuai regulasi, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan memiliki wewenang penuh untuk menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari pembekuan perizinan hingga pencabutan izin usaha secara permanen jika ada kelalaian,” ujar Bagong Suyoto saat dimintai tanggapannya.Jumat(24/10/2026)
​
Ia menambahkan bahwa berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berlaku prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Pemegang hak atau izin bertanggung jawab penuh atas kebakaran di areal kerjanya dan tidak bisa melepaskan diri hanya dengan mengklaim api berasal dari luar konsesi.
​”Perusahaan tidak bisa lepas tangan begitu saja jika terbukti lalai mengendalikan api di wilayah operasionalnya,” tegas Bagong.

​
​Secara aturan, larangan pembukaan lahan dengan cara membakar diatur tegas dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 (yang telah disempurnakan melalui Perppu Cipta Kerja). Pihak yang sengaja membakar atau membiarkan lahannya terbakar demi keuntungan sepihak diancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda finansial hingga Kategori VI atau setara Rp2 miliar.
​
Penegakan status hukum ini menjadi sorotan hangat menyusul temuan di lapangan di Kalimantan Timur. Belum genap 24 jam setelah api padam, lahan bekas kebakaran tersebut dilaporkan langsung dipasangi patok baru dan ditanami bibit kelapa sawit.
​
Mengenai fenomena tersebut, Bagong menilai tindakan mematok atau menanami komoditas komersial secara mendadak di atas lahan bekas karhutla tanpa izin resmi merupakan bentuk pelanggaran hukum berlapis.
​”Peralihan fungsi lahan secara sepihak dan tanpa izin itu ilegal. Langkah warga setempat yang berinisiatif menanam vegetasi hutan alam di lahan terbakar tersebut sudah tepat untuk membentengi kawasan agar tidak dikuasai secara sepihak dan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit,” pungkasnya.(Red)